Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana

Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana

Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana

Arsul Sani menggantikan posisi Wahiduddin Adams yang pensiun pada 17 Januari 2024.

Arsul Sani mengungkap isi perbincangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.


Ketiganya bertemu saat acara pengucapan sumpah jabatan Arsul Sani sebagai hakim MK di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/1).

Arsul mengaku tak ada wejangan khusus yang disampaikan Mahfud untuknya yang resmi menjadi hakim MK. Dia mengatakan interaksi dirinya dengan Mahfud dan pejabat negara lain adalah hal biasa.

"Enggak ada (wejangan). Setelah saya selesai itu mengundurkan diri itu tadi maka saya kira Pak Mahfud dan semuanya saya kira paham betul. Apalagi beliau (Mahfud) adalah Ketua MK yang kedua memahami betul soal independensi dan imparsial," jelas Arsul di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/1).

Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana
Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana

Dia juga menyampaikan tak ada pembicaraan serius dengan Anwar Usman. Arsul menyebut semua hakim konstitusi merupakan sahabatnya.

Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana

"Saya kebetulan kan selama 2 periode di DPR kan kuasa hukum tetap di MKRI, jadi ya pasti ada interaksi (dengan hakim MK), paling tidak dalam persidangan," ujar Arsul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah dan janji Asrul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1). 

Dia menggantikan posisi Wahiduddin Adams yang pensiun pada 17 Januari 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah dan janji Asrul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1). 

Pengangkatan Asrul Sani sebagai Hakim MK didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2023 tentang Pemberhantian dan Pengangkatan Hakim MK Yang Diajukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


"Mengangkat Asrul Sani sebagai Hakim Konstitusi terhitung dari pengucapan sumpah janji," demikian bunyi Keppres.

Asrul lalu mengucapkan sumpah dan janji sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Jokowi. Dia berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan seadil-adilnya serta memegang teguh UUD 1944.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Asrul di hadapan Jokowi.

Arsul Sani Ungkap Isi Obrolan dengan Mahfud MD dan Anwar Usman di Istana

Pelantikan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun hakim MK yang hadir yakni, Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, hakim konstitusi Anwar Usman, Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic.

Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif
Gerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif

Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Gugatan Sengketa Pileg 2024 Ditolak MK, Mardiono Janji Perjuangkan PPP Tak Terdepak dari Parlemen
Gugatan Sengketa Pileg 2024 Ditolak MK, Mardiono Janji Perjuangkan PPP Tak Terdepak dari Parlemen

PPP kecewa gugatan sengketa hasil Pileg 2024 ditolak MK.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya
Gerindra Balas Kritik Ganjar Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Menteri: Apa Salahnya Akomodir Kawan Berjuang Bersama
Gerindra Balas Kritik Ganjar Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Menteri: Apa Salahnya Akomodir Kawan Berjuang Bersama

Menurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco, Prabowo juga ingin membangun Indonesia bersama kawan-kawannya.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya