Resmi Jadi Hakim MK, Arsul Sani Punya Harta Rp31 Miliar

Jumlah kekayaan itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilakukan Sunarto pada 19 Maret 2024.

Arsul Sani melepas berbagai jabatannya sebelum dilantik menjadi Hakim MK.

Ketiganya bertemu saat acara pengucapan sumpah jabatan Arsul Sani sebagai hakim MK di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/1).

Sesuai aturan hakim MK tak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik

Usai bersalaman dengan Arsul Sani, Mahfud menghampiri Anwar Usman.

Asrul Sani mengucapkan sumpah dan janji sebagai hakim MK di hadapan Jokowi

Agenda pengucapan sumpah hakim konstitusi rencana akan dilangsungkan pukul 10.00 WIB.

Mantan anggota DPR RI dua periode itu mengaku ingin ikuti jejak karier Mahfud MD.

Untuk menjaga marwah dan etika di MK, Arsul akan patuh pada aturan yang selama ini berlaku

Suhartoyo terakhir kali melaporkan LHKPN ke KPK pada 14 Maret 2023.

Sebelum menjabat sebagai Ketua MK, Anwar Usman harus meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya.

Arsul Sani menggantikan Wahiduddin Adams yang akan memasuki masa pensiun.

Benny juga menyebut hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu.

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

Habiburokhman menekankan pentingnya konfirmasi untuk mencegah masalah di masa depan.

Arsul menegaskan bahwa ia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu negatif yang beredar.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan studi doktoralnya dimulai pada September 2010.

Sidang membahas terkait uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.