MUI: Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan!

Sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.

Wakil ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antar umat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. Dalam agenda tersebut Kiai Marsudi memaparkan kondisi negara Indonesia yang saat ini sedang panas diantara pro dan kontra sebab pemangkasan atau efisiensi anggaran di beberapa kementerian. 

“Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan,” kata Kiai Marsudi di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (13/2).

Kiai Marsudi menyebut, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.

“Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sedang banyak pro dan kontranya ini tetap kita kawal, agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya,”  tuturnya.

Efisiensi Anggaran Demi Anak-Anak

Kiai Marsudi pun mengutip ucapan Presiden Prabowo  saat berpidato di Kongres Muslimat NU yang menyebut semua kebijakannya dilakukan karena melihat situasi saat ini. Sebab Prabowo ingin memberikan makan bergizi pada anak-anak secara gratis agar memiliki daya tahan yang baik, sehingga IQ mereka bagus, kesehatannya baik, menjadi generasi yang kuat.

“Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting. Dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini kita ikuti,mudah-mudahan ke depan kita tetap lebih baik, dan lebih baik,” dia menandasi.

Sebagai informasi, beberapa kementerian mendapat efisiensi anggaran tahun 2025, seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang dulunya 110,95 triliun efisiensinya menjadi 81, 38 triliun, anggarannya sisa 29,57 triliun. Lalu Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, dulu anggarannya 57,68 triliun, efisiensinya 22,54 triliun, sehingga hanya 35,14 triliun. 

Selanjutnya Kementerian Kesehatan dulunya 105,65 triliun, efisiensi 19,63 triliun jadinya 86,02 triliun. Anggaran Kementerian Keuangan dari 53,20 triliun menjadi 40,84 triliun. Kementerian Pertanian 29 triliun menjadi 19,14 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari 33,55 triliun menjadi 25,54 triliun. Kementerian Perindustrian dari 2,51 triliun menjadi 1,40 triliun. Kementerian Perdagangan, 1,85 teriliun menjadi 1,4 triliun.

Diketahui, pertemuan lintas tokoh tersebut juga dihadiri oleh Ketua MUI, KH Yusnar Yusuf, Wasekjen MUI, KH Manan Abdul Ghani, Permabudi, Anes Dwi Prasetya, Walubi, Rafian Tama Periadi, PGI, Pdt. Darwin Darmawan, PHDI, Wisnu Bawa Tanaya, Matakin, Wichandra, KWI, Rudy Pratikno, Kiai Manan, Kesbanpol Kota Depok, Linda, Wakil Ketua FKUB Kota Depok, H Kholadi, MUI Kota Depok, KH Syihabudin Ahmad, Ketua Muhammadiyah Kota Depok, H Ali Wartadinata serta Sekretaris PGI Setempat Kota Depok Mangaranap Sinaga.