LIVE

Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.

mui
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat (merdeka.com)

Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri.

Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.

Hal itu disampaikan KH Marsudi Syuhud dalam acara diskusi publik yang digelar oleh Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) di Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

PMPI sendiri merupakan kelanjutan dari Pencinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) yang didirikan oleh Habib Luthfi bin Yahya pada 2005 lalu.

Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

Berdirinya Petanesia sebagai respons atas kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang rentan terhadap perpecahan dan konflik karena perbedaan.

Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat. Sebab, menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri.

"Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir," ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).

Ia pun menjelaskan, dalam konteks mengolah sebuah kekayaan negara, seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, maupun lingkungan hidup, aturan yang dibuat pemerintah haruslah menyatukan antara dua maslahat.

"Kemaslahatan publik, biasanya diatur pemerintah dan kemaslahatan untuk individu (perusahaan)," kata beliau.

Negera, kata Marsudi, memiliki kewenangan untuk mengolah segala sumber kekayaannya. Namun, sebelum itu, negara juga perlu memperhatikan hak-hak untuk masyarakat umum dan untuk pribadi atau pihak tertentu.

Selain itu, sebelum mengelola kekayaan alam, negara pun harus bisa menimbang terlebih dahulu seberapa besar atau kecilnya keuntungan maupun kerugian yang bisa didapat.
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

Maka dari itu, sangat penting untuk membuat aturan yang mempertimbangkan keuntungan dari segi materi juga rohani. "Kita butuh materi untuk bangunan tapi kita juga butuh lingkungan tetap hidup, jadi diadakan keseimbangan. Dihitung, dimitigasi kerugiannya," ujar KH Marsudi.

KH Marsudi pun meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama. Termasuk salah satunya perihal ekspor pasir yang belakangan disorot publik.

"Publik harus ikut memantau jangan sampai kerugiannya kegedean manfaatnya sedikit," pungkasnya.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Fakta yang Baru Terungkap, Kondisi di Bawah Jalan Lenteng Agung

{{caption}}
Bahlil Ingin Bertemu Pencipta Lagu 'Mas Bahlil Ganteng'

{{caption}}
Tinggalkan Paris, Gestur Tak Terduga Prabowo ke Pengawal Prancis Jadi Sorotan

{{caption}}
Prediksi PSG vs Arsenal: Raja Prancis Ditantang Penguasa Inggris

{{caption}}
Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kenegaraan di Prancis

{{caption}}
DPR Panggil Mendikdasmen, Pertanyakan Wajib Belajar Bahasa Prancis dan Portugis

Topik Terkait
{{caption}}
MUI: Hilirisasi Bukan Sekadar Strategi, tapi Memastikan Kekayaan Kembali ke Rakyat

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

tambang
{{caption}}
MUI: Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan!

Sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

tambang emas kalimantan
{{caption}}
Wapres Ma’ruf Amin Minta Ormas Agama Taat Aturan Saat Kelola Tambang: Jangan Sampai Merusak Lingkungan

Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.

Ma'ruf Amin
{{caption}}
Gubernur Kaltim Minta Bank Tanah Mitigasi Risiko, Mengapa Pengelolaan Lahan di Daerah Krusial?

Gubernur Kaltim meminta Bank Tanah memitigasi risiko pengelolaan lahan di daerah. Ketahui mengapa koordinasi pusat-daerah dan perlindungan hak masyarakat menjadi kunci penting.

Bank Tanah
{{caption}}
Peringatan Wapres ke Ormas yang Kelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Wapres Ma'ruf Amiin
{{caption}}
Ketum MUI Ajak Umat Perkuat Persatuan dan Dukung Pemerintah Bangun Bangsa

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mengajak umat Islam Indonesia untuk memperkuat persatuan dan mendukung pemerintah, menegaskan peran MUI sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa.

Masjid Istiqlal
{{caption}}
MUI Puji Keputusan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Menurut Anwar selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.

pertambangan
{{caption}}
Gus Falah: Legalisasi Tambang Rakyat Penting untuk Kepastian Hukum dan Tekan Kerugian Negara

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Legalisasi Tambang Rakyat
{{caption}}
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, NU 'Terimakasih ke Jokowi, Muhammadiyah 'Ukur Kemampuan'

Begini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Terobosan Baru: Koperasi dan UMKM Kini Prioritas Kelola Tambang Rakyat, Apa Dampaknya?

Pemerintah resmi prioritaskan Koperasi dan UMKM kelola tambang rakyat melalui PP baru, membuka peluang besar bagi ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Bagaimana mekanismenya?

Prabowo Subianto
{{caption}}
Ma'ruf Amin Sebut Tidak Semua Ormas Bisa Dapat Izin Kelola Tambang, Ada Prioritas

Ma'ruf juga meminta ormas pengelola tambang jangan sampai merusak lingkungan.

Ormas Kelola Tambang
{{caption}}
MUI Tegaskan Sapi Qurban Banpres APBN Sah Syariat dan Konstitusi, Luruskan Polemik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sapi qurban bantuan presiden (banpres) yang menggunakan APBN sah secara syariat dan konstitusi. Lantas, mengapa muncul polemik terkait Sapi Qurban Banpres APBN ini?

anggaran negara
{{caption}}
Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai Dana APBN, Ini Tanggapan MUI

MUI memberikan pernyataan menanggapi kabar presiden yang memberli hewan kurban menggunakan anggaran negara.

berita update
{{caption}}
Idul Adha 2026 Kompak 27 Mei, Ini Pernyataan MUI dan DPR

Idul Adha 2026 dipastikan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, sehingga menjadi momentum kebersamaan umat tanpa adanya perbedaan dalam penetapan hari raya.

idul adha
{{caption}}
Menag Ajak Umat Islam Tingkatkan Amalan Ibadah Sambut Idul Adha 1447 H

Menteri Agama mengajak umat Islam meningkatkan amalan ibadah dan berkurban dalam menyambut Idul Adha 1447 H, yang jatuh pada 27 Mei 2026. Persiapkan diri menyambut hari raya kurban.

hari raya
{{caption}}
Beda Fatwa dengan MUI soal Dam Haji, Kemenhaj Tegaskan Hanya Opsi Bukan Kewajiban

Kebijakan tersebut hanya disiapkan sebagai opsi untuk memberikan keleluasaan kepada jemaah dalam menjalankan fikih haji sesuai keyakinan masing-masing.

berita update
{{caption}}
Beda dengan Pemerintah Soal Dam Haji di Pindahkan ke Indonesia, MUI: Tidak Ada Dalil yang Kuat

Perpindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat, bukan perkara pemenuhan gizi.

berita update