Gubernur Kaltim Minta Bank Tanah Mitigasi Risiko, Mengapa Pengelolaan Lahan di Daerah Krusial?

Gubernur Kaltim meminta Bank Tanah memitigasi risiko pengelolaan lahan di daerah. Ketahui mengapa koordinasi pusat-daerah dan perlindungan hak masyarakat menjadi kunci penting.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, baru-baru ini mendesak Badan Bank Tanah untuk secara serius memitigasi risiko dalam setiap proses pengelolaan dan pengamanan lahan di wilayahnya. Permintaan ini disampaikan pada Sabtu (4/10) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, saat menerima kunjungan jajaran Badan Bank Tanah.

Langkah mitigasi ini dianggap krusial guna mencegah potensi konflik di tengah masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan tujuan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Koordinasi yang baik diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pengelolaan tanah berjalan harmonis, sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional dan reforma agraria. Hal ini juga untuk memastikan bahwa masyarakat, termasuk hak adat dan ulayat, tidak terabaikan dalam setiap kebijakan pertanahan.

Pentingnya Mitigasi Risiko dan Perlindungan Hak Masyarakat

Dalam pertemuan dengan jajaran Badan Bank Tanah, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan prinsip persetujuannya terhadap keberadaan Bank Tanah, namun dengan catatan tegas. "Prinsip saya setuju, tapi harus jelas aturannya," ujar Gubernur, menekankan bahwa Bank Tanah wajib memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan risiko atau konflik baru.

Penekanan pada mitigasi risiko ini berakar pada kekhawatiran akan dampak negatif yang mungkin timbul jika pengelolaan tanah tidak dilakukan secara cermat. Gubernur secara spesifik meminta agar pengelolaan dan pemanfaatan tanah tidak mengabaikan hak-hak fundamental masyarakat, termasuk hak adat dan hak ulayat yang telah ada secara turun temurun.

Selain aspek perlindungan hak, Rudy Mas'ud juga menyoroti potensi kontribusi Bank Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan tanah harus mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan PAD, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

"Saya setuju, Pak Deputi. Tapi tolong perhatikan PAD dan hak masyarakat. Jangan sampai mengganggu tanah adat dan tanah ulayat. Kita harus jaga keutuhan Republik Indonesia," tegas Gubernur, menggarisbawahi komitmennya terhadap keutuhan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Peran dan Fungsi Bank Tanah dalam Pembangunan Nasional

Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah pusat untuk mengelola tanah negara. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan lahan demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menjelaskan wewenang luas yang dimiliki lembaga ini. Bank Tanah memiliki kapasitas untuk menjamin ketersediaan tanah bagi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan umum, kepentingan sosial, serta kepentingan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, fungsi Bank Tanah mencakup perencanaan, perolehan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Lembaga ini juga berperan penting dalam konsolidasi tata ruang, pengendalian harga tanah, dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pengelolaan tanah. Bank Tanah merupakan representasi negara dalam pengelolaan tanah," kata Perdananto Aribowo. Kehadiran Bank Tanah juga diharapkan dapat bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam upaya peningkatan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber: AntaraNews