MKD DPR Putuskan Ahmad Sahroni Langgar Kode Etik, Disanksi Nonaktif selama 6 Bulan

Sahroni sesumbar tidak lagi akan menerima gajinya sebagai anggota DPR RI, setelah mulai aktif kembali beraktivitas di kompleks parlemen, Senayan.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah masa sanksinya berakhir, memicu pertanyaan tentang prosesnya.

Pelantikan Ahmad Sahroni kembali sebagai pimpinan Komisi III DPR digelar pada Kamis (19/2). Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

Nafa Urbach dan Eko Patrio terbukti langgar etik, dengan nonaktif 3 bulan.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

Ahmad Sahroni, anggota DPR fraksi Nasdem menyatakan menerima keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sahroni dinyatakan melanggar etik

MKD menilai, Sahroni seharusnya menanggapi kritik publik dengan pemilihan kalimat yang bijak dan penggunan kata-kata yang baik.

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Di usia yang masih sangat belia, ia harus mengambil peran sebagai pengganti ibunya yang telah lama pergi.

Nominal gaji dan tunjangan Sahroni disumbangkan sebesar Rp67.720.950.

Sahroni menyatakan bahwa uang diserahkan secara tunai agar dapat dijadikan barang bukti dalam proses penangkapan yang sedang berlangsung.

Tiga orang itu hanya berada dalam rangkaian kejadian saat proses penangkapan berlangsung.

Menurut Sahroni, wanita tersebut bahkan terus mendesak melalui telepon dan pesan singkat hingga akhirnya uang diberikan sebagai bagian dari upaya penjebakan.

Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang perempuan yang melakukan penipuan mengaku pegawai KPK, mencatut nama lembaga antirasuah untuk meminta uang ratusan juta rupiah dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menegaskan aparat penegak hukum di Kepulauan Riau telah melakukan penyesuaian atas Implementasi KUHP KUHAP Baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus mendorong reformasi dan penanganan TPPO.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

Dalam keputusan MKD DPR, Surya Utama alias Uya Kuya akhirnya kembali aktif sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

Menurut MKD DPR, Ahmad Sahroni dinilai menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.