Menteri LH Resmi Perintahkan Penghentian Operasi Perusahaan di DAS Batang Toru, Audit Lingkungan Dimulai

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mengajukan gugatan lingkungan perusahaan senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara, menegaskan komitmen restorasi ekosistem dan akuntabilitas penuh.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum tegas untuk mafia hutan pasca bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera, menandai perang terhadap perusak lingkungan demi masa depan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara tegas menyegel lima perusahaan tambang di Sumatera Barat yang diduga kuat menjadi pemicu banjir parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji, menimbulkan pertanyaan besar tentang kepatuhan lin

Bencana banjir dan longsor tersebut telah memicu sorotan tajam publik dan tekanan politis terhadap sektor kehutanan.

Upaya ini merupakan komitmen untuk merealisasikan janjinya kepada rakyat di hadapan Komisi IV DPR RI

Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan Penyegelan Entitas Kehutanan yang diduga pemicu banjir dan longsor di Sumatera, mengancam delapan entitas lain dengan sanksi serupa.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan hasil pemeriksaan awal terkait fenomena kayu banjir, yang disebut kombinasi pohon tumbang dan material tak alami. Penegakan hukum menanti.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) intensifkan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum di Tapanuli yang diduga kuat menjadi biang kerok kerusakan lingkungan dan pemicu banjir. Siapa saja mereka?

Menteri Bahlil menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan di Aceh, Sumut, dan Sumbar usai encana banjir dan longsor.

Menteri Lingkungan Hidup mengidentifikasi tiga sumber utama yang memperparah penyebab banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyoroti tekanan lingkungan serius.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan indikasi kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatra berasal dari pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajak masyarakat mengambil langkah konkret dalam Pelestarian Keanekaragaman Hayati Indonesia, fondasi penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia, menjelang peringatan Hari Keanekaragaman

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai 52 ribu hektare, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di Riau dan Kalimantan Barat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mendesak pemerintah daerah di Jambi Raya untuk mempercepat proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) guna mengatasi masalah sampah perkotaan secara berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti krusialnya pemilahan sampah sejak dari sumber untuk menyukseskan proyek PSEL di Kota Jambi. Bagaimana strategi pemerintah daerah menyambut arahan ini?

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) guna meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah ancaman El Nino 2026.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Gubernur Kaltim memastikan percepatan pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi, Balikpapan dan Samarinda, demi atasi masalah sampah yang mendesak.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mendesak pengadaan alat berat amfibi untuk membersihkan tumpukan kayu raksasa penyebab banjir di DAS Batang Toru serta pembangunan jembatan permanen vital untuk logistik daerah. Permintaan ini menyoroti urgens

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.