Menteri LH Dorong Daerah Aktifkan Masyarakat Peduli Api Antisipasi Karhutla 2026

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) guna meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah ancaman El Nino 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk kembali mengaktifkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pesan ini disampaikan di Jambi pada Sabtu, 11 April 2026, sebagai langkah antisipasi serius terhadap potensi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Langkah ini menjadi krusial mengingat proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mengindikasikan ancaman musim kemarau panjang disertai fenomena El Nino lemah pada tahun 2026. Meskipun El Nino diprediksi lemah, kombinasinya dengan musim kemarau yang lebih panjang diperkirakan akan menciptakan kondisi yang berbeda dan lebih rentan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hanif Faisol Nurofiq, yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menegaskan pentingnya peran aktif MPA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk segera melaporkan status kedaruratan Karhutla di wilayah masing-masing guna mempercepat dukungan operasional dari pemerintah pusat.

Aktivasi Masyarakat Peduli Api dan Pelaporan Status Darurat

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq secara tegas meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk segera mengoperasikan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk di seluruh wilayah. Aktivasi MPA ini dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan dini Karhutla, terutama di daerah-daerah yang rawan.

Selain itu, Hanif juga menekankan pentingnya pelaporan kondisi terkini kedaruratan Karhutla dari daerah kepada pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa penetapan status darurat tidak akan mengurangi kredibilitas kepala daerah, melainkan justru akan memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah penyaluran bantuan serta dukungan operasional dari pemerintah pusat untuk penanganan bersama-sama.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi ancaman Karhutla. Kesiapsiagaan di tingkat lokal melalui MPA, ditambah dengan dukungan respons cepat dari pusat, diharapkan mampu menekan angka kebakaran secara signifikan.

Ancaman El Nino dan Data Karhutla 2026

Berdasarkan proyeksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan diwarnai oleh fenomena El Nino, meskipun dalam kategori lemah. Namun, kombinasi El Nino lemah dengan durasi musim kemarau yang lebih panjang diprediksi akan menciptakan kondisi yang berbeda dan lebih menantang dibandingkan tahun 2025.

Data terkini menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan di seluruh Indonesia telah mencapai 32.600 hektare (Ha), angka ini sangat mengkhawatirkan karena hampir 20 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2025 yang hanya sekitar 1.500 Ha. Provinsi Riau dan Kalimantan Barat tercatat sebagai penyumbang terbesar luas lahan yang terbakar.

Melihat kondisi ini, Menteri Hanif Faisol Nurofiq juga meminta gubernur untuk segera mengkonsolidasikan perusahaan konsesi, termasuk pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan perkebunan. Konsolidasi ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah antisipasi ancaman kebakaran lahan, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020.

Dukungan Pusat dan Upaya Modifikasi Cuaca

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH) secara rutin setiap pekan (Senin) melakukan pembaruan data sistem informasi terpadu tinggi muka air tanah (TMAT) lahan gambut di seluruh Indonesia. Data ini berfungsi sebagai rujukan bagi daerah untuk melakukan pemantauan kondisi lahan gambut secara akurat.

Dengan adanya data TMAT ini, diharapkan semua pihak terkait, termasuk BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapat merumuskan dan mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menambah stok air di lahan gambut, yang sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran.

Koordinasi dan kesiapsiagaan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla juga telah dimulai, dengan apel siaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan akan terus bergilir dari satu provinsi ke provinsi lain. Upaya kolektif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi ancaman Karhutla yang semakin meningkat.

Sumber: AntaraNews