Menaker: 1.604 Aduan THR Masuk, 127 Belum Diproses

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat 67 aduan terkait Penanganan THR Lebaran 2026 dari berbagai perusahaan di provinsi ini. Mayoritas aduan berasal dari UMKM dan sektor manufaktur, dengan sebagian besar kasus masih dalam proses penanganan untu

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?

Pemerintah terus membuka aduan terkait masalah THR, dan setiap laporan akan diverifikasi langsung.

Dari 1.407 aduan tersebut, 806 di antaranya merupakan aduan THR belum dibayar dari perusahaan, lalu 300 aduan terkait sudah dibayar tetapi tidak sesuai.

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Melalui super apps BRImo, masyarakat dapat mengirim THR secara cepat dan aman hanya melalui smartphone.

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Menaker mengatakan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat dari Kementerian Keuangan mengenai program efisiensi jilid III.

Kemnaker telah mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tambahan kuota peserta magang nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April