Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
thr
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total pengaduan yang diterima di layanan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan sebanyak 1.475 laporan.
Sampai tanggal 14 April 2024, tercatat ada 930 perusahaan yang diadukan pegawainya terkait pembayaran THR.
- Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
- Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil
- Gaji Pekerja Swasta Dipotong Buat Tapera Berlaku di 2027, Kemenaker Minta Tenang
- Kemnaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Terus Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
- Jokowi: Selamat Hari Raya Idulfitri, Semoga Kita Bisa Saling Memaafkan
- Jokowi Siapkan Tim Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sekeretaris Jenderal, Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan sejak sebelum Idulfitri, pihaknya sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR yang masuk.
Aduan yang masuk terdiri dari THR tidak dibayarkan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta THR telat dibayarkan.
"Laporannya macam-macam, ada THR tidak diberikan, dicicil mungkin, dan hal-hal lain yang intinya tidak ditunaikan sebelum H-7," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (16/4).
Anwar memastikan pihaknya akan terus mengawal aduan-aduan tersebut, karena THR adalah hak para pekerja/buruh.
"Jadi kami berharap karena THR ini jadi hak para pekerja, tentunya harus ditunaikan, karena kewajiban perusahaan untuk memberikan," imbuh Anwar.
Lebih lanjut, hari ini 16 April menjadi hari terakhir layanan Posko THR 2024.
Setelah Posko ditutup, Kementerian Ketenagakerjaan bersama dinas-dinas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti aduan-aduan THR yang masuk.
"Tentunya setelah kita tutup seminggu atau H+7 itu akan kita lakukan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut dari penyelesaian aduan tersebut," tutup Anwar.
