Ternyata, Ada Ratusan Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR 2024 ke Karyawan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tulungagung menerima dua aduan terkait pembayaran THR perusahaan jelang Idul Fitri 2026, menunjukkan fokus pada kepatuhan perusahaan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat 67 aduan terkait Penanganan THR Lebaran 2026 dari berbagai perusahaan di provinsi ini. Mayoritas aduan berasal dari UMKM dan sektor manufaktur, dengan sebagian besar kasus masih dalam proses penanganan untu

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?

Perusahaan diadukan ke Posko Konsultasi dan Pengaduan THR Disnakertrans Jateng antara lain bergerak di sektor manufaktur dan pelayanan medis.

Hingga 1 April 2025, Kemnaker menerima 2.343 aduan dari masyarakat terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025.

Pemerintah terus membuka aduan terkait masalah THR, dan setiap laporan akan diverifikasi langsung.

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Melalui super apps BRImo, masyarakat dapat mengirim THR secara cepat dan aman hanya melalui smartphone.

Inara Rusli melihat Idulfitri sebagai waktu yang ideal untuk merenungkan diri dan memperbaiki berbagai aspek dalam hidupnya. Ia pun menyiapkan sejumlah uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda, yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat proses penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

Videonya viral mencuri perhatian dan menuai pujian warganet.

Tradisi pemberian THR ini juga dilakukan orang tua yang memberikan uang kepada yang lebih muda.

Seragam lengkap dinas Polri itu ternyata dibeli oleh pelaku dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Momen wanita pertama kali berikan THR untuk orang tuanya ini bikin haru warganet.

Menteri Ida ingatkan perusahaan segera bayar THR pegawai.

Tercatat nilainya mencapai Rp31,04 triliun per 1 April dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp48,7 triliun.