Mahkamah Konstitusi Minta Menkes Buka Proses Pembentukan UU Kesehatan

Kemdiktisaintek menegaskan peran krusial kolegium kedokteran independen dalam tata kelola profesi medis, mendukung putusan MK demi pendidikan kedokteran berkualitas dan pemerataan distribusi dokter spesialis.

Kuasa hukum pemohon uji Undang-Undang Kesehatan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga sistem pendidikan nasional, khususnya terkait pendidikan dokter spesialis, demi konstitusi dan kepastian hukum.

Pengurus IDI Iqbal Mochtar, menilai kondisi ini menunjukkan dunia kesehatan dan kedokteran Indonesia sedang mengalami turbulensi yang tak bisa dianggap sepele.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, mereka menilai muncul ketidakharmonisan dengan sejumlah pihak menyangkut kebijakan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

Sejumlah dokter anak yang aktif di IDAI diberhentikan dari rumah sakit vertikal di bawah naungan Kemenkes tanpa kejelasan prosedural.

Budi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.

IDI mengimbau Kemenkes tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kesehatan

Saat ini, aturan turunan dari UU Kesehatan masih digodok.

IDI mengajukan judicial review UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar peredaran obat keras Tramadol di Tanah Abang dengan menangkap AR (37) dan menyita ratusan butir pil ilegal, menindaklanjuti keresahan masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Polda Metro Jaya memastikan hak-hak Dokter Richard Lee Ditahan tetap terpenuhi selama masa penahanan, menyusul kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

PDI Perjuangan serius mencetak relawan kesehatan yang terlatih untuk mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan, terutama saat menghadapi birokrasi yang rumit.

Awalnya, Hakim Saldi menyampaikan kepada pemerintah, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut menyertakan kajian akademis

Nutri Level adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf (A, B, C, D) yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia.

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

Program Cek Kesehatan Gratis diselenggarakan pemerintah sebagai langkah pencegahan untuk memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan tangani penyakit kronis.

Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera kembali beroperasi, meski belum optimal.

Saat ini RS Kardiologi Emirat Indonesia masih di bawah pengelolaan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Sasakawa menekankan bahwa penanggulangan kusta tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga pada perubahan pendekatan sosial.