Desakan Kencang DPR ke Menkes Budi BPJS Kesehatan Ditanggung Pemerintah: Anggaran Kita Mampu!
Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris melontarkan usulan agar pemerintah menanggung seluruh iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat dengan sistem iuran mandiri.
Hal tersebut disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menilai, perdebatan mengenai verifikasi data peserta yang tidak kunjung usai hanya akan memperlama ketidakpastian layanan kesehatan bagi warga miskin.
"Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya Pak. Kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah Pak. Mampu enggak? Mampu kok Pak," ujar Charles di hadapan Menteri Kesehatan.
Charles memaparkan, hitung-hitungan secara rinci mengenai total biaya yang dibutuhkan jika negara mengambil alih seluruh iuran.
Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang perlu ditanggung.
"Kalau kita kalikan 42 ribu, dikali lagi 12 bulan, Rp113 triliun per tahun Pak. Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu Pak," tegasnya.
Politikus PDIP ini juga menyentil prioritas anggaran pemerintah yang seringkali dialokasikan untuk program-program yang dianggap kurang mendesak dibandingkan urusan kesehatan nyawa rakyat. Ia membandingkan kebutuhan dana BPJS dengan pengadaan operasional lainnya.
"Program lain malah dipakai buat motor trail Pak. Ini buat kesehatan rakyat Pak. Mampu Pak," ujarnya.
Warga Miskin Tak Sanggup Bayar Bulanan
Desakan ini muncul karena Charles melihat banyak warga yang terjebak dalam status data ekonomi yang salah atau limbo. Banyak warga miskin yang secara administratif masuk dalam kategori mampu (desil tinggi), namun realitanya di lapangan mereka tidak sanggup membayar iuran bulanan.
"Kenyataannya di lapangan Pak, warga miskin yang secara di atas kertas dianggap mampu, tapi di lapangan untuk membayarkan iuran secara rutin itu nggak mampu Pak," ungkapnya.
Temuan di Lapangan
Ia mencontohkan temuan di lapangan mengenai seorang ibu yang suaminya bekerja serabutan, namun masuk dalam kategori desil 8 atau kelompok mampu.
Padahal, penghasilan rendah di kota besar seperti Jakarta sangat tidak mencukupi untuk membayar BPJS mandiri.
"Tinggal di Jakarta dengan Rp2 juta itu susah Pak. Jadi maksud saya, ini apa enggak lebih baik, ini saya sering sampaikan di forum ini Pak," paparnya.
"Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100 persen kepesertan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara," pungkasnya.