Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Respons Menkes Budi soal UU Kesehatan Digugat ke MK: Itu Normal, Anytime

Respons Menkes Budi soal UU Kesehatan Digugat ke MK: Itu Normal, Anytime

Respons Menkes Budi soal UU Kesehatan Digugat ke MK: Itu Normal, Anytime

IDI mengajukan judicial review UU Kesehatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi digugatnya Undang-Undang (UU) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi digugatnya Undang-Undang (UU) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia merespons santai, menilai proses judicial review atau uji materi tersebut normal.

"Kita sudah, anytime itu diajukan ke MK, kita juga siap kok kita dan itu normal proses mereka ajukan ke MK," kata Menkes Budi kepada wartawan di Tribrata Ballroom, Jakarta Selatan, Jumat (14/7).

Foto: Menkes Budi saat rapat dengan DPR RI.

Menkes Budi juga tidak terlalu menghiraukan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang memiliki pandangan berbeda terkait UU Kesehatan.

Menkes Budi juga tidak terlalu menghiraukan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang memiliki pandangan berbeda terkait UU Kesehatan.

Malah, ia menekankan banyak pula Nakes yang mendukung.

"Setiap hari kita ketemu. Jadi mungkin yang terlihat di luar seperti itu (penolakan). Tapi kalau yang dilihat di dalam banyak sebenarnya banyak sekali yang mendukung kita. Itu yang buat kita confidence. Ya enggak apa-apalah beda pendapat, ya sudah," katanya.

Foto: Menkes Budi rapat dengan DPR RI.

Ketum IDI Gugat

Ketum IDI Gugat

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Paripurna RUU Kesehatan di Jakarta, Selasa (11/7), mengatakan pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka partisipasi publik dalam RUU Kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar 1.200 agenda diskusi yang melibatkan 27.000 peserta dari para pemangku kepentingan hingga dihasilkan 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan.

This is source

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar 1.200 agenda diskusi yang melibatkan 27.000 peserta dari para pemangku kepentingan hingga dihasilkan 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan.

Terkait alasan penghapusan mandatory spending alias kewajiban belanja dalam UU Kesehatan, kata Budi, didasari atas hasil evaluasi anggaran kesehatan tak diserap tepat sasaran, dan ada kecenderungan tidak transparan. "Besarnya belanja atau spending dalam kesehatan tidak menentukan kualitas dari outcome yang dihasilkan yakni derajat kesehatan masyarakat Indonesia," katanya.

UU Kesehatan Dinilai Cacat Prosedur, IDI Ajukan Judicial Review ke MK
UU Kesehatan Dinilai Cacat Prosedur, IDI Ajukan Judicial Review ke MK

Menurut IDI, UU Kesehatan disusun secara terburu-buru dan tidak transparan.

Baca Selengkapnya
98 Advokat Gugat Syarat Usia ke MK, Minta Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun
98 Advokat Gugat Syarat Usia ke MK, Minta Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun

Mereka mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Gibran Didukung PSI jadi Cawapres: Ya Tunggu Saja Keputusannya dari Judicial Reviewnya di MK
Gibran Didukung PSI jadi Cawapres: Ya Tunggu Saja Keputusannya dari Judicial Reviewnya di MK

PSI akan mendukung calon wakil presiden berusia 35 tahun apabila gugatan batas usia dikabulkan MK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Bakal Tes Ulang Kesehatan Cak Imin, Begini Respons PKB
KPU Bakal Tes Ulang Kesehatan Cak Imin, Begini Respons PKB

Cak Imin telah melakukan cek kesehatan di RS Fatmawati beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Baca Selengkapnya
Respons Singkat Kementerian ESDM Dua Pejabatnya Ditangkap Karena Kasus Nikel Ilegal
Respons Singkat Kementerian ESDM Dua Pejabatnya Ditangkap Karena Kasus Nikel Ilegal

Keduanya diduga terlibat kasus izin usaha pertambangan (IUP).

Baca Selengkapnya
UU Kesehatan: Menkes Bisa Terbitkan SIP Dalam Kondisi Tertentu
UU Kesehatan: Menkes Bisa Terbitkan SIP Dalam Kondisi Tertentu

Dalam UU Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia bisa mengeluarkan surat izin praktik (SIP) dalam kondisi tertentu.

Baca Selengkapnya
Respons Gibran Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Belum Tentu Gol
Respons Gibran Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Belum Tentu Gol

Gibran mengaku tidak yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan tersebut.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Kader PDIP Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Izin Tambang
Respons Puan Maharani Soal Kader PDIP Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Izin Tambang

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto hanya menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus yang menimpa anggotanya.

Baca Selengkapnya