Pejabat Kemenkes Jangan Coba-Coba Pakai Bisnis, Menkes Saja Naik Citilink saat Dinas Luar Kota

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tak mempersoalkan soal kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

Dia mengaku siap naik pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas demi menghemat anggaran.Budi menyebut anggaran untuk perjalanan dinas, agenda seremonial, perjalanan dinas, hari perayaan di Kemenkes dipangkas sebesar 50 persen. 

Untuk menghemat biaya perjalanan dinas, para pejabat eselon 1 Kemenkes sudah diminta tak lagi menggunakan pesawat kelas bisnis.

"Sekarang karena pemotongannya cukup dalam, kita lagi cari lagi, di mana perjalanan dinas, kemana. Ya sudah nih, eselon 1 sudah terbangin, jangan pakai bussines class deh, pake economy (class) saja sama kayak wartawan," kata Budi Gunadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2).

Naik Citilink

Untuk mencontoh kepada anak buahnya, Menkes Budi pun akan naik maskapai Citilink saat perjalanan dinas luar kota. Dengan begitu, dia yakin anak buahnya tak akan naik bisnis.

"Kalau perlu menterinya juga naiknya (pesawat) Citilink. Jadi enggak ada bussines class-nya. Kalau menterinya (naik) di ekonomi (class) kan, enggak enak yang di bussines class. Kita pakai Citilink saja, biar lebih murah. Itu enggak apa-apa juga," sambungnya.

Dia tak menampik bahwa efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada program-program di Kementerian Kesehatan. Budi akan mengkaji program-program yang dinilai bisa dilakukan penghematan anggaran dan perlu diprioritaskan.

"Oh ada, ada dampaknya, semuanya ada, semua kementerian ada. Menurut saya, pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat. Cuma nanti kita lihat mana yang benar-benar kita bisa hemat, apa yang benar-benar mengganggu masyarakat," ujarnya.

Layanan untuk Masyarakat Tak Dipotong

Budi akan menemui DPR RI untuk membahas besaran anggaran yang dipangkas. Dia menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meski ada efisiensi anggaran.

"Saya rasa pemerintah juga tahu kok, Kita nggak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu ke masyarakat itu kepotong. Saya rasa nanti akan ada, bisalah kita diskusi untuk menambah kalau misalnya memang ada yang sangat dibutuhkan," jelas Budi Gunadi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Intruksi tersebut diterbitkan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. 

Daftar Efisiensi

Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Kemudian untuk mengakomodasi arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.