KKP akan Revitalisasi 14 Ribu Hektar Kawasan Mangrove di Pantura Jawa

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pemerintah akan memperbaiki ekosistem mangrove dengan melakukan revitalisasi kawasan mangrove di wilayah pesisir pantura Jawa. Hal tersebut disampaikan Trenggono di acara Puncak Mangrove Sedunia di Kawasan Taman Hutan Ngurah Rai, Bali, Minggu (26/7).

"Itu saya sudah laporkan ke Pak Menteri Lingkungan Hidup, untuk kita melakukan perbaikan. Sekarang pantura itu, banyak tambak-tambak tradisional, lahannya, lahan kehutanan dulu, kemudian lahan masyarakat yang diubah menjadi tambak-tambak dan kemudian terjadi degradasi yang luar biasa. Ini akan segera kita lakukan revitalisasi termasuk restorasi mangrove," kata Sakti.

"Dan ini penting sebetulnya. Kita melalui Pak Menteri Lingkungan Hidup selalu menyuarakan ke luar, pentingnya lingkungan itu harus dijaga. KKP sangat konsen dan sangat berkomitmen menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi. Jadi kalau teman-teman selalu melihat ekonomi biru dan seterusnya, itulah salah satu yang kita kerjakan," imbuh dia.

Dia menyebutkan, restorasi mangrove di Pantura Jawa saat ini masih dalam proses desain dan juga melakukan sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat di wilayah Pantura Jawa.

"Sedang berlangsung, sekarang sedang dalam proses desain. Kemudian sedang proses penjelasan kepada masyarakat dan seterusnya. Tapi yang kita utamakan pertama adalah lahan hutan dulu karena lahan hutan ini adalah lahan negara, jadi akan lebih mudah. Itu juga tidak selalu mudah juga," kata dia.

Dia menyampaikan, untuk target tahap pertama revitalisasi mangrove di kawasan Pantura Jawa sekitar 14 ribu hektare dari total kawasan mangrove di Pantura Jawa 78.550 hektar.

"Sementara tahap satu ini kira-kira sekitar 14.000 hektar (luas yang akan direvitalisasi) dari 78.550 hektar itu di Pantura Jawa," ujar dia.

Selain itu, dia menyampaikan KKP menempatkan kesehatan ekosistem pesisir sebagai fondasi kebijakan ekonomi biru yang mencakup lima agenda utama. Di antaranya program perluasan kawasan konservasi laut dan target di akhir tahun 2045 bisa mencapai 97,5 juta hektar mangrove di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budidaya yang terus berkelanjutan. Lalu, penguatan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik laut melalui partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir.

"Dalam kerangka tersebut, perluasan kawasan konservasi laut menjadi instrumen penting untuk menjaga keterhubungan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan pesisir. Perlindungan yang terpadu akan meningkatkan ketahanan ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan," ujar dia.

Dia juga mengatakan sejalan dengan arah pembangunan nasional, KKP menetapkan enam program prioritas sektor kelautan dan perikanan periode 2025-2029. Salah satunya adalah revitalisasi tambak pantura di wilayah Jawa yang mengintegrasikan restorasi mangrove dengan pengembangan kawasan budidaya perikanan.

"Program ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 800.000 ton produksi per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp20 triliun, menyerap sekitar 83.000 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi ekosistem dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara selaras," kata dia.

Indonesia Kehilangan 40 Persen Mangrove

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menerangkan terkait ekosistem mangrove di Indonesia. Kini, di Indonesia sudah kehilangan 40 persen ekosistem mangrove selama tiga dekade.

Trenggono mengatakan, populasi atau penduduk dunia diproyeksikan mencapai hampir 10 miliar orang pada tahun 2050. Sementara penduduk Indonesia sekitar 320 juta jiwa, sehingga kebutuhan pangan dan protein akan terus meningkat.

"Dalam konteks ini, Indonesia berperan strategis sebagai salah satu produsen perikanan utama dengan potensi sumber daya kelautan yang besar. Termasuk 23 persen ekosistem mangrove dunia yang menopang produktivitas perikanan dan ketahanan pangan," kata dia.

"Namun demikian, potensi tersebut menghadapi tekanan serius. Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 40 persen mangrove dengan laju kerusakan sekitar 52.000 hektar per tahun, dan sekitar 19,2 persen mangrove berada dalam kondisi kritis," ujar dia.

Dia menyebutkan, di sisi lain mangrove berperan sebagai pelindung pesisir, habitat berbagai biota, penopang produktivitas perikanan, dan mata pencaharian masyarakat, serta penyimpan karbon biru.

"Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata. Tetapi harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem benar-benar pulih," kata dia.

Dia juga menyampaikan, penyebab 40 persen mangrove hilang di Indonesia salah satunya karena terjadi degadrasi dan adanya abrasi pantai di Indonesia.

"(Penyebabnya) itu, degradasi karena penurunan, karena abrasi dan sebagainya dan itu terjadi hampir di seluruh Indonesia," ujar dia.

Dia juga menyampaikan, seperti keluhan warga di Kabupaten Siak, Riau. Saat menanam mangrove diterjang ombak dan juga adanya sedimentasi.

"Kalau mendengar keluhan yang ada di Siak misalnya. Tanam (mangrove) keterjang ombak lagi karena sedimentasi. Dan ini, karena juga pertumbuhan umat manusia kan sangat eksponensial, lalu hutan juga mulai berkurang, sehingga sedimentasi pasti terjadi. Ini upayanya adalah melakukan restorasi," kata dia.

Kemudian saat ditanya terkait antisipasi alih fungsi lahan di hutan-hutan mangrove apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dia menegaskan, ke depan akan melakukan restorasi untuk ekosistem mangrove.

"Hutan mangrove kita akan jaga bersama-sama dengan Menteri Kehutanan, dengan Menteri Lingkungan Hidup. Tapi sisi lain itu tadi, melakukan restorasi, satu-satunya cara harus restorasi," ujar dia.

Sementara, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan peta mangrove nasional tahun 2025, Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektar mangrove atau sekitar 23 persen dari total mangrove dunia.

"Untuk 2,73 juta hektarnya atau 80 persennya di antaranya berada di dalam kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Anugerah sumber daya alam ini sekaligus menjadi amanah bagi Indonesia untuk memimpin pengelolaan mangrove secara berkelanjutan," ujar Rohmat.

Rohmat menerangkan, mangrove merupakan benteng alami pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim, penyimpan karbon yang terbesar dibandingkan dengan hutan di daratan, penyaring polutan, habitat keanekaragaman hayati, serta sumber penghidupan masyarakat pesisir.

"Karena itu, kesadaran akan pentingnya mangrove terus meningkat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong praktik terbaik pengelolaan dan rehabilitasi mangrove sebagai upaya pencapaian perlindungan ekosistem pesisir, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Dia menyatakan, sejalan dengan Asta Cita misi Presiden Prabowo Subianto, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan iklim, pembangunan ekonomi hijau, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan penguatan ekonomi desa.

"Hingga akhir tahun 2025, Kementerian Kehutanan bersama para mitra telah merehabilitasi mangrove seluas 91.678 hektar. Pada tahun 2026, melalui kolaborasi kementerian kehutanan dengan para mitra pembangunan akan melakukan rehabilitasi pada lebih dari 17.000 hektar di beberapa lokasi di Indonesia," tandasnya.