Deretan Kontroversi Menkes Budi: Izinkan Dokter Asing Praktik di RI hingga Dokter Umum Boleh Bedah Caesar

Setelah sebelumnya mengizinkan dokter asing berpraktik di Indonesia, kini membuka peluang dokter umum melakukan bedah caesar.

Muhammad Genantan Saputra
Deretan Kontroversi Menkes Budi: Izinkan Dokter Asing Praktik di RI hingga Dokter Umum Boleh Bedah Caesar
Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta RS Dharmais untuk mengembangkan layanan paliatif untuk pasien kanker dalam lima tahun mendatang. (Foto: Dok Kemenkes) (@ 2024 merdeka.com)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali memantik kontroversi. Setelah sebelumnya mengizinkan dokter asing berpraktik di Indonesia, kini membuka peluang dokter umum melakukan bedah caesar.

Sederet kebijakan dan rencana Budi kerap membuat organisasi profesi kesehatan gerah. Budi dianggap tidak memahami masalah kesehatan dalam negeri.

Kebijakan kontroversi ini juga membuat sejumlah pihak mengungkit latar belakang Budi yang bukan datang dari profesi kesehatan.

Budi merupakan lulusan Fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebelum masuk pemerintahan, dia merupakan seorang bankir.

Berikut deretan kontroversi Budi Gunadi Sadikin:

Dokter Asing

Pada 2024 lalu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asing ke Indonesia untuk menangani penyakit bayi dengan kelainan jantung bawaan.

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan dokter yang mampu menangani bayi dengan kelainan jantung bawaan. Dia menyebut ada sekitar 12 ribu bayi di Indonesia memiliki kelainan jantung bawaan.

Sementara, jumlah dokter yang mampu menangani atau mengoperasi pasien bayi tersebut hanya sekitar 6 ribu. Sehingga 6 ribu bayi lainnya berpotensi meninggal dunia karena tidak tertangani dengan baik.

"Kedatangan dokter asing itu itu sebenarnya untuk menyelamatkan 6 ribu nyawa ini," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7).

Kebijakan Budi ditolak banyak dokter. Buntut penolakan itu, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Budi Santoso dipecat.

Namun, pemecatan itu memunculkan gelombang protes. Hingga akhirnya, Budi Santoso kembali diangkat menjadi Dekan FK Unair.

Ambil Alih Kolegium

Setahun setelah kontroversi dokter asing, Budi mengambil alih Kolegium. Keputusan ini menuai protes keras dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim B Yanuarso.

Masalah ini disebut-sebut menjadi penyebab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merotasi sejumlah dokter anak. Salah satunya, Piprim yang dimutasi dari RSCM ke RS Fatmawati.

Budi mengatakan, dokter yang mempersoalkan pengambilalihan kolegium oleh Kemenkes adalah dokter-dokter yang merasa kehilangan kekuasaan.

Beda dengan Budi, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Dukungan Strategis Organisasi Kemenkes, Rendi Witular menegaskan, Kemenkes tidak pernah mengambil alih kolegium.

Sebab, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kolegium memang bagian dari pemerintah.

"Jadi bukan kita ngambil, secara undang-undang kolegium dilembagakan sebagai bagian dari pemerintah," kata Rendi kepada merdeka.com, Rabu (7/5).

Dokter Umum Boleh Bedah Caesar

Baru-baru ini, Budi mengusulkan dokter umum untuk melakukan operasi caesar dalam kondisi tertentu. Rencana ini untuk menjawab masalah krisis dokter spesialis kandung di daerah terpencil.

Rencana ini dikritik anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana. Dia menilai, usulan tersebut menunjukkan Budi tak memahami masalah kompetensi dokter.

"Saya sangat menyayangkan statement dari Pak Menkes. Di sini terlihat beliau tidak memahami terkait masalah sekolah kedokteran baik spesialis maupun subspesialis," kata Cellica saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/5).

Jika ingin mengatasi krisis dokter spesialis kandungan di daerah terpencil, kata Cellica, seharusnya Budi menambah beasiswa jalur afirmasi. Dengan begitu, putera puteri dari daerah terpencil mendapatkan kesempatan untuk menjadi dokter spesialis kandungan.

"Agar ketika mereka lulus langsung bisa mengabdikan dirinya di tanah kelahirannya," ujar dia.

"Pemberian beasiswa, penambahan kuota afirmasi PPDS daerah 3T, tunjangan khusus bagi mereka yang mau mengabdikan diri di daerah 3T dan sebagainya," sambungnya.

Cellica mengingatkan, dokter yang melakukan tindakan tanpa kompetensi khusus bisa membahayakan keselamatan pasien. Dia juga mengingatkan, menjadi dokter kandungan pun membutuhkan waktu lama dan bimbingan khusus.

"Obgyn perlu waktu 8 semester dan itu dengan bimbingan khusus para konsulen, dari pembimbing senior obgyn yang mereka dilatih, dibimbing dari awal semester sampai akhirnya mereka lulus menjadi dokter kandungan," imbuh dia.

Rekomendasi