Kurang Bukti, KPK Hentikan Kasus Korupsi Izin Tambang Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi kendala serius dalam menghitung kerugian negara pada kasus korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, yang berujung pada penghentian penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, menegaskan langkah ini murni pertimbangan teknis tanpa intervensi pihak mana pun.

ICW soroti SP3 KPK pada dugaan korupsi tambang nikel yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, dengan dua alasan utama. Mengapa KPK stop kasus Aswad Sulaiman?

Penghentian penyidikan kasus korupsi Aswad Sulaiman oleh KPK menimbulkan pertanyaan, mengingat mantan pimpinan KPK menyebut bukti sudah cukup.

Penghentian kasus dugaan korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, oleh KPK menuai kritik tajam dari mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, yang menilai kasus ini tidak layak dihentikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena kurangnya alat bukti.

Dalam kasus ini, Supian hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019 silam.

Penghentian itu tertuang dalam Surat Perintah Pemberhentian Penyidik (SP3) yang dikeluarkan oleh KPK.

Cahya menyebut penggeledahan itu dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun anggaran 2021-2025.

Sumarni mengemban jabatan itu setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim.

Presiden Prabowo hari ini mengunjungi Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, untuk meresmikan RSUD Krui.

KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim, Edison, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.

KPK menggandeng Kortas Tipikor Polri melalui skema joint investigation untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menangani perkara strategis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

Selain mendapatkan Rp500 juta, Abi Nurwardani diduga juga menerima uang dari para rekanan atas instruksi Edison.

Bupati Muara Enim Edison resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta.