Hal senada juga diutarakan oleh Surya Darmadi. Surya mengucapkan terima kasih atas putusan hakim yang tidak sejalan dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum. Tapi, Surya masih menginginkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Mahfud meyakini hukuman penjara seumur hidup setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Surya Darmadi.

Dian mengurai, ketentuan itu merujuk Pasal 1 angka 22 UU 1 Tahun 2004. Kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga atau barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Fakta itu banyak terjadi di Riau dan Kalimantan Tengah.

Agus juga menjelaskan bahwa konteks perbuatan melawan hukum haruslah ada niat perbuatan melakukan pidana atau mens rea.

Julia yang merupakan pemegang saham 1 lembar di perusahaan Surya Darmadi, juga mengamini saat ditanya bahwa dirinya menerima dividen secara cash.

Hal tersebut terungkap saat Yudi duduk sebagai kasus alih fungsi lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dengan terdakwa mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman dan Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng.

Nikson mengatakan bahwa produksi minyak sawit mentah di perusahaannya terancam terhenti. Hal ini lantaran, perusahaan tidak bisa melakukan pengiriman karena kapal disita.

Ia mengatakan PT Duta Palma Group tidak wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Sejumlah perusahaan dimaksud juga telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh Raja Thamsir meskipun tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Hanya saja, kata Febrie, ada beberapa item kerugian perekonomian negara yang timbul dalam kasus ini beluk di masukan.

Hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi persyaratan formil dan materill sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP.

Surya menegaskan penggajian karyawannya bukan masalah sepele. Hakim diminta untuk bijak dalam mempertimbangkan permohonan Surya itu.

Menurut Juniver, kata "sumir" dan "prematur" dalam konteks surat dakwaan, diartikan sebagai dakwaan yang disusun dan atau dibuat terlalu singkat dan terburu-buru, yang belum saatnya untuk diajukan ke depan persidangan.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik yakni untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan atas perkara yang ditangani pihaknya itu.

Raut Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp78 Triliun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Surya Darmadi merugikan negara sekitar Rp78,836 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tersangka dan barang bukti alias Tahap II atas dua berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.