ICW Kritik SP3 KPK di Kasus Tambang Nikel Mantan Bupati Konawe Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi kendala serius dalam menghitung kerugian negara pada kasus korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, yang berujung pada penghentian penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, menegaskan langkah ini murni pertimbangan teknis tanpa intervensi pihak mana pun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan koordinasi KPK Kejagung tetap berjalan intensif pasca pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus suap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, dengan dua alasan utama. Mengapa KPK stop kasus Aswad Sulaiman?

Penghentian penyidikan kasus korupsi Aswad Sulaiman oleh KPK menimbulkan pertanyaan, mengingat mantan pimpinan KPK menyebut bukti sudah cukup.

Penghentian kasus dugaan korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, oleh KPK menuai kritik tajam dari mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, yang menilai kasus ini tidak layak dihentikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena kurangnya alat bukti.

Dalam proses penyidikan, KPK mencurigai bahwa tindakan Aswad Sulaiman telah menyebabkan kerugian bagi keuangan negara mencapai Rp 2,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan Surat Keputusan (SK) resmi terkait pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, menimbulkan pertanyaan akan keseriusan pemerintah.

Awang Faroek sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.

Tiga orang sudah dicegah KPK tekait kasus ini yakni AFI, DDWT dan ROC.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

ICW kritik keras keputusan KPK pindahkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah. Transparansi alasan dan potensi penghilangan barang bukti jadi sorotan utama.

Egi menjelaskan Partai NasDem yang menjadi rumah bagi Sahroni sebagai politisi telah gagal menjalankan peran kaderisasi anggota.

Angka tersebut turun 3 poin dari tahun sebelumnya, sehingga posisinya merosot ke peringkat 109 dari tahun sebelumnya di peringkat ke 99.

ICW menilai praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih sangat kuat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti merosotnya komitmen pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai makin jauh dari janji.

Menurut ICW, hal itu tergambar dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International.