KPU Siapkan Panduan Sengketa Pilkada Serentak 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

Total ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.

Jumlah perkara yang masuk bergantung pada kepercayaan publik dengan MK.

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Mengenai potensi masuknya perkara, MK telah menyusun dan menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.

Angka tersebut merupakan proyeksi jika berkaca dari sengketa hasil pilkada sebelumnya.

Tiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.

MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.

Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dibuka sepenuhnya oleh KPU RI.

Mahkamah menyebut, terdapat bukti pembelian suara hingga Rp16 juta per pemilih oleh paslon nomor urut 2.

Meskipun angka tersebut terbilang tinggi untuk PSU, namun partisipasi masyarakat diprediksi lebih rendah

Peluncuran Forum Diskusi PCB yang diinisiasi Ahmad Doli Kurnia, bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan politik, akademisi, dan praktisi.

Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan lainnya dalam proses penyelengaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah melakukan penetapan pasangan pemenang Pilkada 2024.

Partai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada.