Di Depan Komisi II DPR, Ketua KPU Ngeluh soal Pemilu dan Pilkada Serentak: Beban Kerja Berat

Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan lainnya dalam proses penyelengaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengeluhkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar serentak dan berdekatan.

Afif menilai mekanisme itu membuat beban kerja penyelenggara pemilu lebih berat. Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dan pemerintah.

"Intinya beban kerja penyelenggara menjadi lebih berat," kata Afif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

Dia mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan rentang waktunya cukup dekat menjadi salah satu tantangan. Khususnya bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Jarak waktu yang terlalu dekat antara penyelenggaran Pemilu serentak dengan Pilkada serentak. Tahapan pemilu serentak belum selesai keseluruhan, kami sudah harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di kick off, yang sudah dimulai," ucapnya.

"Ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang harus kita lakukan terutama jajaran penyelenggara tingkat provinsi, kabupaten/kota," sambung dia.

Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan lainnya dalam proses penyelengaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Misalnya, proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada bulan November ternyata bertepatan dengan musim penghujan. Akibatnya, KPU cukup terhambat dalam pendistribusian logistik.

"Kondisi cuaca yang tidak menentuk di akhir tahun, di bulan ber ber itu, November, Oktober, banyak curah hujan dan seterusnya. Ini juga turut berkontribusi ketika proses distribusi surat suara pengiriman logistik dan seterusnya," kata Afif.

Lebih lanjut, KPU menilai masih perlu melakukan pendidikan politik secara masif kepada masyarakat, terutama yang memiliki hak pilih.

Sebab, dalam gelaran pesta demokrasi sepanjang tahun 2024 lalu, isu-isu saat Pilpres berpengaruh dalam proses penyelenggaran Pilkada Serentak.

"Tahun 2024 menjadi tahun politik di mana masyarakat masih kebawa isu di pemilu nasional, pilpres, pileg, dan seterusnya. Ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoaks di media sosial dan seterusnya, ini menyemarakan pilkada kita," imbuh Afif.