Video: Sistem Pilkada Langsung Apa Hebatnya? Profesor Politik Akui Negara Malah Jadi Morat-marit

Peluncuran Forum Diskusi PCB yang diinisiasi Ahmad Doli Kurnia, bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan politik, akademisi, dan praktisi.

Oleh Angga Yudha Pratomo - Reporter

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor R Siti Zuhro mengkritik keras sistem Pilkada Langsung di Indonesia. Menurutnya sistem tersebut belum aplikatif dengan alam Indonesia.

Hal itu disampaikan Profesor Siti Zuhro dalam diskusi digelar Politics & Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025. Acara ini digagas Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia.yang juga dihadiri pemateri, diantaranya Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Alfan Alfian dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Profesor Burhanuddin Muhtadi.

"Kita memaksakan (Pilkada) langsung, mohon maaf, tunjukkan ke saya apa hebatnya? Kita morat-marit," ujar Siti Zuhro.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa adanya 24 daerah diperintahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atas Pilkada 2024. Menurutnya, keputusan ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

"Saya kira ini sejarah, dalam sejarah Indonesia paling banyak yang diulang lagi," kata Doli dalam acara.

Peluncuran Forum Diskusi PCB yang diinisiasi Ahmad Doli Kurnia, bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan politik, akademisi, dan praktisi untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik di Indonesia, dengan harapan dapat mendorong transformasi politik yang lebih stabil, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Konsep "sarapan" dipilih untuk menciptakan suasana diskusi yang santai, terbuka, dan positif, berbeda dengan citra diskusi politik yang seringkali diidentikkan dengan suasana malam hari dan ruang tertutup. Forum ini menekankan pentingnya diskusi yang konstruktif dan kolaboratif, tanpa saling menghujat atau memaki.

Doli Kurnia berharap PCB dapat menjadi tempat berbagi ide dan pengalaman untuk memperbaiki sistem politik Indonesia, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada secara menyeluruh, serta kemungkinan penyusunan ulang delapan Undang-Undang politik melalui metode Omnibus Law.