LIVE

MK Prediksi Bakal Ada 324 Perkara Sengketa di Pilkada Serentak 2024

Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.

pilkada serentak 2024
Petugas memasang beton pembatas dengan kawat berduri di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (25/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas memasang beton pembatas dengan kawat berduri di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (25/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar) (@ 2024 merdeka.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi akan ada sekitar 324 perkara sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHPkada) yang akan masuk ke MK pada Pilkada Serentak 2024. Oleh sebab itu, MK menggelar simulasi penanganan perkara.

Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono, mengatakan prediksi atas ratusan jumlah perkara itu berkaca dari Pilkada sebelumnya. Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia. 

"Kita prediksi menggunakan asumsi jumlah perkara di Pilkada sebelumnya, kemudian diakumulasi, dipersentasekan, kira-kira dari 545 itu kita menyiapkan 324 perkara yang kita simulasikan untuk kita tangani," kata Fajar ditemui di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu 28 Agustus 2024.

Fajar bilang, jumlah perkara Perselisihan Hasil Pilkada bisa saja bertambah atau berkurang sesuai dinamika yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Dinamika di dalam Pilkada itu sering mengejutkan, apalagi melihat konstelasi politik hari ini yang bisa jadi lebih dari satu pasangan calon misalnya dalam satu Pilkada, itu bisa mempengaruhi jumlah nanti," ucap Fajar.

Selain itu, Fajar menyampaikan tahapan penetapan hasil Pilkada yang berbeda-beda juga menjadi tantangan bagi MK dalam menangani perkara. Tahun ini, kata dia menjadi kali pertama bagi MK menangani perkara PHPkada yang dihelat serentak. 

"Kemarin kan serentak, tapi bertahap. Ini pengalaman pertama bagi MK menangani perselisihan hasil Pilkada yang betul-betul serentak," ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut Fajar MK akan berupaya lebih besar untuk menangani perkara PHPkada di Pilkada Serentak 2024. Meski begitu, MK dipastikan siap menjalankan wewenangnya tersebut. 

"Kesiapan MK memanajemen perkara nanti juga effort-nya lebih. Tapi kita siapkan itu tadi, 324 itu kita simulasikan dari proses penerimaan permohonan, persidangan, sampai putusan sejauh ini masih aman. Intinya, berapa pun perkara, Insyaallah MK siap karena itu sudah tanggung jawab ataupun kewenangannya MK," kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Politikus PDIP Ingatkan Bahaya Rupiah Melemah: Orang Kampung Pasti Ngerti

{{caption}}
Tito Karnavian Ungkap Ancaman Baru di Balik Inflasi RI yang Masih Terkendali

{{caption}}
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi

{{caption}}
Menkomdigi Buka-bukaan soal Isu Transfer Data Pribadi ke AS

{{caption}}
Ternyata Ada Cara Khusus Bersihkan Kotoran Tikus agar Tak Tertular Hantavirus

{{caption}}
Niat Puasa Dzulhijjah: Arab, Latin, Arti, Waktu Pelaksanaan, dan Keutamaannya

Topik Terkait
{{caption}}
FOTO: MK Gelar Sidang Perdana Terkait Sengketa Hasil Pilkada 2024, Total Ada 310 Perkara

Total ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.

Sidang MK
{{caption}}
MK Targetkan Sidang Sengketa Pilkada 2024 Selesai 11 Maret 2025

Faiz menyebut, MK telah melakukan persiapan matang dalam melaksanakan setiap sidang sengketa Pilkada 2024.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada 2024 Hari Ini, Anwar Usman Absen Karena Sakit

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil Pilkada atau sengketa pilkada 2024.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Jadwal dan Tahapan Lengkap Sidang MK dalam Gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Pilkada 2024
{{caption}}
Ketua MK Tegaskan Tak akan Biarkan Hakim Diiming-imingi untuk Pengaruhi Putusan Sengkata Pilkada 2024

Dia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.

sengketa pilkada 2024
{{caption}}
KPU Siapkan Panduan Sengketa Pilkada Serentak 2024

Panduan tersebut akan menjadi bahan materi bagi komisioner KPU di masing-masing daerah untuk melakukan rapat koordinasi.

KPU
{{caption}}
Prediksi Tangani 300 Perkara Sengketa Pilkada, Begini Persiapan Dilakukan MK

Jumlah perkara yang masuk bergantung pada kepercayaan publik dengan MK.

sengketa pilkada 2024
{{caption}}
MK Rampungkan 308 Perkara Perselisihan Pemilu 2024

Mengenai potensi masuknya perkara, MK telah menyusun dan menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

perkara pemilu
{{caption}}
Fantastis, 324 Perkara Sengketa Pilkada 2024 Diprediksi Ditangani MK

Angka tersebut merupakan proyeksi jika berkaca dari sengketa hasil pilkada sebelumnya.

sengketa pilkada 2024
{{caption}}
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

sidang sengketa pileg
{{caption}}
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Hari Ini

MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.

sidang sengketa pileg
{{caption}}
MK Diskualifikasi Semua Paslon di Pilkada Barito Utara karena Politik Uang

Mahkamah menyebut, terdapat bukti pembelian suara hingga Rp16 juta per pemilih oleh paslon nomor urut 2.

berita update
{{caption}}
PSU Pasaman, Tingkat Partisipasi Pemilih Turun dari Pilkada Serentak 2024

Meskipun angka tersebut terbilang tinggi untuk PSU, namun partisipasi masyarakat diprediksi lebih rendah

berita update
{{caption}}
Video: Sistem Pilkada Langsung Apa Hebatnya? Profesor Politik Akui Negara Malah Jadi Morat-marit

Peluncuran Forum Diskusi PCB yang diinisiasi Ahmad Doli Kurnia, bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan politik, akademisi, dan praktisi.

ahmad doli kurnia
{{caption}}
Di Depan Komisi II DPR, Ketua KPU Ngeluh soal Pemilu dan Pilkada Serentak: Beban Kerja Berat

Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan lainnya dalam proses penyelengaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

kpu
{{caption}}
2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ini Resmi Ditetapkan Menang Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah melakukan penetapan pasangan pemenang Pilkada 2024.

berita update
{{caption}}
Refleksi Akhir Tahun 2024, Bahlil Singgung Perlunya Sistem Pilkada Dikaji Ulang

Partai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada.

bahlil lahadalia
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

berita update
{{caption}}
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

fahri bachmid
{{caption}}
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

hukum perdata
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia
{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

dpr ri