Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Hulu Sungai Selatan Observasi Calon Kabupaten Antikorupsi Nasional 2026

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tengah menjalani observasi sebagai kandidat percontohan Kabupaten Antikorupsi tingkat nasional pada tahun 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

{{caption}}
KPK Dorong Pemprov Banten Perkuat Pengawasan Antikorupsi di Seluruh OPD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

{{caption}}
Perkuat Integritas, Kota Tangerang Luncurkan Whistleblowing System SAKTI untuk Cegah Korupsi

Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan Whistleblowing System (SAKTI) sebagai langkah nyata mencegah korupsi dan mengajak partisipasi publik melaporkan dugaan penyimpangan.

{{caption}}
Pemprov DKI Raih Peringkat Pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi

Wagub Rano menyatakan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di Pemprov DKI.

{{caption}}
Pemkot Tangerang Sabet Predikat Terbaik Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Banten 2025

Pemerintah Kota Tangerang berhasil meraih predikat terbaik dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten 2025, memborong seluruh kategori penghargaan berkat komitmen digitalisasi dan transparansi.

{{caption}}
Trivia: Dulu MCP Kini MCSP, Pemkot Bukittinggi Perkuat Pencegahan Korupsi Bukittinggi Bersama KPK

Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen penuh bersinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi Bukittinggi, memperbaiki regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, meskipun ada penurunan nilai MCSP.

KPK
{{caption}}
Tahukah Anda, IPKD MCSP Bukan Sekadar Skor? Pemprov Banten Perkuat Pencegahan Korupsi dengan IPKD MCSP

Pemprov Banten serius perkuat pencegahan korupsi dengan menerapkan IPKD MCSP dari KPK. Ketahui bagaimana sistem ini tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga membangun ekosistem antikorupsi di daerah.

{{caption}}
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.

KPK
{{caption}}
Pemkot Tangerang Siapkan Bonus Atlet Pepaperda, Nominal Setara Juara Popda

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya dengan menyiapkan bonus atlet Pepaperda IX Banten yang meraih medali, nominalnya setara dengan atlet Popda untuk memotivasi prestasi gemilang.

{{caption}}
Disdukcapil Imbau Warga Lakukan Pembaruan KK Daring Kota Tangerang Demi Layanan Publik Optimal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk melakukan pembaruan KK daring guna memastikan validitas data dan kelancaran akses layanan publik.

{{caption}}
DPRD Dorong Diskominfo Awasi Ruang Digital Mitigasi Tawuran Antarkelompok Remaja

DPRD Kota Tangerang mendesak Diskominfo Awasi Ruang Digital secara khusus untuk mencegah tawuran antarkelompok remaja yang marak di media sosial, menyoroti pola baru konflik yang meresahkan.

{{caption}}
Pemkot Tangerang Kirim 411 Atlet Tangerang POPDA XII Banten, Targetkan Juara Umum

Pemerintah Kota Tangerang memberangkatkan 411 Atlet Tangerang POPDA XII Banten di Cilegon dengan target juara umum, siap mengharumkan nama daerah melalui sportivitas dan mental juara.

{{caption}}
Dishub Tangerang Tindak Tegas Penindakan Parkir Liar Truk Tanah, Jamin Kelancaran Lalu Lintas

Dinas Perhubungan Kota Tangerang menindak tegas penindakan parkir liar truk tanah yang kerap mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Aksi ini dilakukan setelah serangkaian sosialisasi dan teguran sebelumnya.

{{caption}}
Pemkot Tangerang Tegas Beri Sanksi Pelanggaran SPMB 2026 Kota Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Kota Tangerang yang transparan dan daring, demi memastikan keadilan bagi seluruh calon peserta didik.

{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

{{caption}}
Penataan Jalan Rasuna Said Jadi Ikon Baru Jakarta, Gubernur Pramono Anung Optimistis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini **Penataan Jalan Rasuna Said** akan menjadikan kawasan ini ikon baru Ibu Kota, didukung pembiayaan kreatif dan kolaborasi strategis.

{{caption}}
PTPN III dan KPK Resmi Perkuat Sinergi Antikorupsi, dari Sistem Pengawasan Hingga Sinergi Data

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan bersinergi dalam penguatan regulasi, pengelolaan pengaduan, penanganan kasus, hingga sinergi data.

{{caption}}
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

{{caption}}
Luncurkan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi, Wamengdari Wiyagus: Korupsi Penyakit Karakter

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, butuh sinergi yang komprehensif dalam memberantas praktik korupsi.

{{caption}}
Wamengdari Wiyagus Ingin Integritas Mendarah Daging Sejak Dini, Pendidikan Antikorupsi Masuk PAUD

Wiyagus juga menyatakan, praktik pungutan liar (pungli) atau uang pelicin tidak boleh lagi diwajarkan oleh masyarakat.