Sorot
{{caption}}
Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Masa Tahanan Eks Kepala BGN Dadan dan Dua Wakilnya Diperpanjang 40 Hari

{{caption}}
Prabowo Dukung Kreativitas SDN Tegalega, Kirim Satu Set Drumben

{{caption}}
Drumben SDN Tegalega dapat Hadiah dari Prabowo

{{caption}}
Abah Sakam, Penjaga Warisan Ternak yang Bertahan 4 Dekade

{{caption}}
Depan Hakim, Eks Ketua Ombudsman Mengaku Idap Sakit Parah

Topik Terkait
{{caption}}
Dugaan Pungli Satpol PP Sulsel Terkuak, DPRD Siap Kawal Aduan Korban

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

{{caption}}
321 WNA Ditangkap dari Markas Judi Online di Jakarta, DPR Minta Polri dan PPATK Telusuri Pemodal

DPR minta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.

{{caption}}
Sahroni Ungkap Alasan Beri Rp 300 Juta kepada Pegawai KPK Gadungan

Sahroni menyatakan bahwa uang diserahkan secara tunai agar dapat dijadikan barang bukti dalam proses penangkapan yang sedang berlangsung.

KPK
{{caption}}
Ahmad Sahroni Blak-blakan soal Perempuan Ngaku Pegawai KPK Minta Rp300 Juta di Ruang DPR

Menurut Sahroni, wanita tersebut bahkan terus mendesak melalui telepon dan pesan singkat hingga akhirnya uang diberikan sebagai bagian dari upaya penjebakan.

{{caption}}
Terungkap! Peran Ahmad Sahroni Bongkar Modus Penipuan KPK Gadungan yang Minta Ratusan Juta

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berperan penting dalam membongkar kasus penipuan KPK gadungan yang meminta uang ratusan juta, mengungkap modus berbahaya yang menyasar kepercayaan publik.

{{caption}}
Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, membenarkan dirinya sempat diperas oleh utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta. Modus penipuan KPK gadungan ini berhasil diungkap berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

{{caption}}
Anggota DPR Ahmad Sahroni Diduga Kena Tipu, Rp300 Juta Raib Diserahkan ke Orang yang Ngaku Bisa Urus Perkara

Dalam kasus ini, uang sebesar Rp300 juta disebut telah diserahkan kepada pelaku yang mengaku dapat membantu mengurus suatu perkara.

{{caption}}
DPR Minta Polri Bongkar Tuntas TPPU Emas Ilegal hingga Aktor Utama

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk menuntaskan kasus TPPU Emas Ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah dan merusak lingkungan, dengan menyasar aktor intelektual dan pemodal besar.

{{caption}}
DPR Dukung Langkah Tegas Polri Usut Kasus Beras Oplosan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan dukungannya terhadap langkah cepat yang diambil Polri dalam mengusut kasus beras oplosan.

{{caption}}
Sahroni: Bisa Jadi Ada Lebih Banyak Pegawai Komdigi Terlibat Judi Online

Sahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

{{caption}}
Sahroni Minta PPATK Buka Nama Anggota Dewan yang Main Judol

Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.

{{caption}}
LPS Ajak Generasi Muda Bijak Kelola Keuangan di Era Digital, Hindari Jebakan Finansial

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengajak generasi muda bijak kelola keuangan di era digital, menyoroti rendahnya literasi finansial yang memicu fenomena FOMO dan tingginya penggunaan pinjaman online.

{{caption}}
Penyaluran Pinjaman Pindar Capai Rp1.388 Triliun, 40 Persen Nasabah Pelaku UMKM

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya.

{{caption}}
OJK Panggil Solusiku: Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Proses Penagihan Pinjaman Online

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

{{caption}}
Indosaku Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen Pasca Sanksi OJK

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

{{caption}}
Damkar Semarang Laporkan Pelaku Prank Kebakaran ke Polisi, Tegas Ambil Jalur Hukum

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

{{caption}}
Kronologi Layanan Damkar Sleman Jadi Korban Order Fiktif Diduga Penagihan Pinjol

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.

{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.