Komdigi Tindak 2,5 Juta Konten Negatif, Judi Online Mendominasi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil melakukan penanganan konten negatif sebanyak 4,1 juta kasus hingga April 2026, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat.

Skala penanganan ini mencerminkan besarnya tantangan di ruang digital sekaligus intensitas pengawasan melindungi masyarakat dari dampak sosial.

Dari jumlah tersebut, 9.195 konten pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhasil ditindak.

Komdigi sudah menindak jutaan konten internet negatif selama periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2025.

Merdeka.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menangani lebih dari 3 juta konten negatif di ruang digital dalam setahun terakhir, dengan judi online menjadi kasus terbanyak. Simak detail penanganannya!

Sebagai bentuk inovasi pengawasan ruang digital, Komdigi akan segera mengoperasikan Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) secara penuh mulai Oktober 2025.

Sistem ini dirancang khusus untuk memperkuat pemberantasan konten ilegal, terutama judi online yang kian meresahkan masyarakat.

Dari jumlah tersebut, konten perjudian mendominasi dengan 221.248 konten, disusul konten penipuan sebanyak 3.457 konten.

Kemkomdigi aktif pantau ruang digital untuk deteksi dan cegah konten provokatif yang berpotensi picu kerusuhan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dan sendi demokrasi.

Konten perjudian daring masih mendominasi kategori pelanggaran dengan total 1.550.385 konten, disusul oleh konten pornografi (450.857)

PP pemberantasan judol masih dalam tahap penyelesaian.

TelkomGroup dukung PP TUNAS dan dorong literasi digital untuk ciptakan ruang siber aman bagi generasi muda Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lebak secara aktif menyosialisasikan PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif platform digital dan memastikan masa depan mereka.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kualitas ruang digital Indonesia di era post-truth, sekaligus mempromosikan literasi digital di tengah masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan dan pandu Literasi Digital, menjaga kualitas informasi di era post-truth serta mengimplementasikan PP Tunas.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan menyasar anak dan remaja.

Rancangan peraturan ini disusun sesuai amanat Pasal 50 ayat 5 dan Pasal 54 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Upaya Komdigi yang masif dalam mengatasi konten negatif mencerminkan kehadiran negara dalam mengurangi risiko dari aktivitas digital ilegal.

Polda Aceh bergerak cepat menyelidiki kasus video asusila viral di platform TikTok yang menimbulkan keresahan publik. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan anak di bawah umur sebagai saksi, dengan pendampingan khusus.

DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada orang tua sebagai penentu efektivitas implementasi PP Tunas untuk melindungi anak dari konten negatif di media sosial.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun bertujuan melindungi dari konten negatif, bukan membatasi kreativitas anak di era digital.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas penting untuk proteksi anak dari pengaruh negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Diskominfo Palangka Raya gencar tingkatkan Literasi Digital Siswa di SMAN 6, membekali generasi muda agar cerdas digital, mampu menangkal hoaks, judi online, dan konten negatif lainnya di media sosial.