Kasus Kuota Haji Berlanjut, KPK Sebut Yaqut Sudah Terima SPDP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023, setelah permohonan praperadilannya ditolak dan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas awalnya membagi kuota haji tambahan 2024 sesuai Undang-Undang, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan.

Sebagai informasi, Yaqut hadir bersama pengacaranya, Mellisa Anggraini dan seorang ajudan.

Yaqut dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.

Sidang dipimpin Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwiputro menyatakan menolak seluruh gugatan praperadilan diajukan Yaqut Cholil Qoumas.

KPK menyatakan diskresi dilakukan Yaqut terkait penambahan kuota haji periode 2024 tersebut menyimpang dari aturan maksimal 8 persen dari haji khusus.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan demi memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman serta tertib.

Yaqut menggugat KPK melalui praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.

KPK tetap meyakini dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 secara aspek formil dan materil sudah dipenuhi.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlanjut, dan ada kemungkinan pihak lain akan ditetapkan sebagai tersangka.

KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin Abdurrahman sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kartika yang merupakan istri HM Kunang sekaligus ibunda Ade Kuswara dimintai penjelasan mengenai sejumlah aset, termasuk perhiasan.

Penyidik juga mendalami pertemuan Suhardiman dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Istri bupati SA, SNE, masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Bupati Kuansing terlibat dalam skandal jual beli jabatan yang mencuat ke publik dan memicu perhatian masyarakat serta pihak berwenang.

KPK menetapkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekda Zulkarnaen tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan pengadaan mobil mewah senilai Rp2,05 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah.

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK mendalami dugaan aliran dana korupsi haji senilai 406 ribu dolar AS dari Asrul Azis Taba yang disebut bagian dari 1 juta dolar AS disiapkan untuk Pansus DPR.

KPK terus mendalami peran Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, dalam kasus korupsi kuota haji setelah menahan dua tersangka baru, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji.

Meski tidak bisa merayakan Iduladha bersama, Eny Retno selaku istri bersyukur masih bisa menjenguk Gus Yaqut.