Jumlah Polisi Dipecat di Sulawesi Selatan Meningkat selama 2025

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 34 personelnya yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga marwah dan profesionalisme.

Kepatuhan berlalu lintas masyarakat Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025, ditandai dengan penurunan angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi tersebut diberikan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) berhasil mencatat penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran anggota sepanjang tahun 2025, menandakan peningkatan profesionalisme dan pengawasan internal yang efektif.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto memastikan tak akan memberikan toleransi terhadap anggota nakal.

Mutasi Polwan Polri akhir tahun 2025 menempatkan perwira wanita di posisi strategis, termasuk Wakapolda dan Kapolres, menunjukkan komitmen Polri dalam pembinaan karier dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2023, data anggota melanggar sebanyak 28 anggota. Sedangkan, pada tahun 2024 naik sebanyak 53 anggota.

Dalam Surat Telegram (STR) mutasi yang ditanda tangani Sigit pada Desember 2024 ada empat surat sekaligus yang dikeluarkannya.

15 Personel Polda Sulsel Lakukan Pelanggaran Akhirnya Dipecat

13 personel Polda NTT dihukum pemecatan karena terbukti terlibat asusila

Ngajib menyebut personel yang mendapatkan vonis PTDH, mayoritas karena kasus disersi atau pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi.

Sebanyak 28 personel Polda Metro Jaya dipecat tidak dengan hormat (PTDH) akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukan.

Setelah putusan PTDH dibacakan, Kompol DK langsung mengajukan banding atas hasil sidang etik tersebut.

Kasus ini kembali mencuat setelah video korban yang mencari keadilan viral di media sosial.

Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada 689 anggota sepanjang 2025. Total hampir 10 ribu putusan etik dan ribuan sanksi disiplin dijatuhkan.

Dua anggota polisi yang terlibat pengeroyokan debt collector dipecat secara tidak hormat

Bripda Fauzan, anggota Polres Toraja Utara, telah resmi dipecat dengan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sanksi tegas ini menjadi teguran keras bagi anggota polri agar menjauhi barang terlarang itu.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro memimpin Bakti Sosial di Pulau Lanjukang, Makassar. Ini wujud komitmen Polri mendekatkan diri dengan masyarakat pesisir, sekaligus rayakan HUT ke-80 Bhayangkara.

Polda Sulsel dan Pemkot Makassar bersinergi menyalurkan bantuan vital bagi warga Pulau Lanjukang, menegaskan komitmen kepedulian terhadap masyarakat terluar dan memperkuat Bantuan Polda Sulsel Pemkot Makassar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyerukan warga Pulau Lanjukang untuk aktif menjaga Pelestarian Ekosistem Laut Pulau Lanjukang yang kaya potensi wisata bahari, didukung penuh oleh Polda Sulsel.

Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi tinggi kepada TNI-Polri atas keberhasilan pengungkapan kasus BBM subsidi, menyoroti dampak besar praktik ilegal ini terhadap masyarakat dan negara.

Djuhandhani memerintahkan kepada seluruh jajaran Polres Sulsel untuk meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah masing-masing.

Dalam hitungan detik, api merambat ke 11 sumur minyak yang berdekatan serta membakar delapan unit mobil pengangkut sehingga menimbulkan ledakan.