Jumlah Polisi Dipecat di Sulawesi Selatan Meningkat selama 2025

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 34 personelnya yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga marwah dan profesionalisme.

Kepatuhan berlalu lintas masyarakat Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025, ditandai dengan penurunan angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi tersebut diberikan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) berhasil mencatat penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran anggota sepanjang tahun 2025, menandakan peningkatan profesionalisme dan pengawasan internal yang efektif.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto memastikan tak akan memberikan toleransi terhadap anggota nakal.

Mutasi Polwan Polri akhir tahun 2025 menempatkan perwira wanita di posisi strategis, termasuk Wakapolda dan Kapolres, menunjukkan komitmen Polri dalam pembinaan karier dan perlindungan masyarakat.

Total sebanyak 1.086 personel Polri tercantum dalam lima Surat Telegram (ST) mutasi diterbitkan pada 15 Desember 2025.

Pada tahun 2023, data anggota melanggar sebanyak 28 anggota. Sedangkan, pada tahun 2024 naik sebanyak 53 anggota.

Dalam Surat Telegram (STR) mutasi yang ditanda tangani Sigit pada Desember 2024 ada empat surat sekaligus yang dikeluarkannya.

15 Personel Polda Sulsel Lakukan Pelanggaran Akhirnya Dipecat

13 personel Polda NTT dihukum pemecatan karena terbukti terlibat asusila

Ngajib menyebut personel yang mendapatkan vonis PTDH, mayoritas karena kasus disersi atau pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi.

Kasus ini kembali mencuat setelah video korban yang mencari keadilan viral di media sosial.

Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada 689 anggota sepanjang 2025. Total hampir 10 ribu putusan etik dan ribuan sanksi disiplin dijatuhkan.

Dua anggota polisi yang terlibat pengeroyokan debt collector dipecat secara tidak hormat

Bripda Fauzan, anggota Polres Toraja Utara, telah resmi dipecat dengan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sanksi tegas ini menjadi teguran keras bagi anggota polri agar menjauhi barang terlarang itu.

"Sudah dilakukan sidang kode etik dan putusannya PTDH," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Moohammad Kholid kepada merdeka.com, Rabu (9/7).

Dalam hitungan detik, api merambat ke 11 sumur minyak yang berdekatan serta membakar delapan unit mobil pengangkut sehingga menimbulkan ledakan.

Kota Makassar mencatat angka Laka Lantas tertinggi di Sulawesi Selatan hingga April 2026 dengan 1.508 kejadian, menyoroti pentingnya kepatuhan lalu lintas dan upaya penanganan.

Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa menegaskan ancaman siber yang kian kompleks menuntut respon multidisiplin dari berbagai aspek. Kolaborasi perguruan tinggi dan kepolisian menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini.

Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Makassar yang melibatkan ibu kandung dan anaknya akhirnya berujung damai setelah mediasi intensif di Polda Sulsel, dengan pelapor mencabut laporannya.

Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus TPPO modus adopsi di Makassar. Seorang ibu berinisial ML diduga menjual anaknya, termasuk seorang bayi, demi uang hingga Rp5 juta, memicu pertanyaan tentang perlindungan anak. Simak selengkapnya.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyoroti serius kasus dugaan perdagangan anak di Makassar yang melibatkan seorang ibu, terungkap akibat himpitan ekonomi.