Jokowi Soal RUU Perampasan Aset: Sudah 3 Kali Didorong Buat Dibahas

Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mengatakan bakal mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar segera bergulir di DPR RI

Prabowo mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Jokowi menegaskan paling penting baginya mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan.

Pemasangan baliho dilakukan menyambut HUT ke-65 Jokowi yang jatuh pada Minggu (21/6). Baliho terpasang di beberapa titik strategis Kota Solo.

Razman menuturkan, Jokowi ingin segera menjelaskan tuduhan terkait ijazah di forum pengadilan, bukan hanya di ruang publik.

Karangan bunga milik Prabowo diletakkan di sisi kiri gerbang masuk rumah.

Ditanya kesannya setelah bertemu Jokowi, Kevin menyebut energi mantan Presiden itu masih sangat kuat.

Meski belum mengungkap tanggal pasti, ia menyebut proses tersebut tidak akan berlangsung dalam waktu lama.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.