Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.

“Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di DPR,” kata Jokowi.

UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.

Jokowi juga mendoakan almarhum agar diampuni dosa dan kesalahannya semasa hidup. Ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kesabaran.

Lebih jauh Syarif menyampaikan, pihaknya tidak menerima pemberitahuan baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya.

Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6).

Indonesia berduka atas kepergian Mantan Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia hari ini. Sosok penting ini meninggal setelah dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.

Jokowi menilai, kretivitas para anak muda pembuat lagu Bahlil tersebut layak diberi apresiasi.