Jalankan Perintah MA, Menkominfo Perbaiki Regulasi Pinjol

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa, menegaskan dukungannya terhadap upaya OJK memerangi pinjaman online (pinjol) ilegal melalui gelaran Financial Expo (FIN Expo) 2025, langkah strategis ini dinilai efektif untuk melindungi masyarakat.

Menurut OJK kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen

Dedi Mulyadi mengajak OJK untuk menertibkan lembaga keuangan non-perbankan seperti koperasi simpan pinjam (kosipa).

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti maraknya kasus pinjaman online (pinjol) yang berdampak buruk bagi masyarakat

Dalam perjalanannya, sebut Lukmanul, pinjol bergeser ke kebutuhan konsumtif, bukan produktif.

Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi LPBBTI yang berizin di OJK.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, merasa prihatin terhadap maraknya judi online dan pinjaman online yang merugikan masyarakat.

Tercermin dari outstanding pembiayaan yang sudah disalurkan mendekati Rp600 triliun.

Ada sejumlah cara agar masyarakat bisa melunasi utang pinjol.

Tata cara tersebut diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengajak generasi muda bijak kelola keuangan di era digital, menyoroti rendahnya literasi finansial yang memicu fenomena FOMO dan tingginya penggunaan pinjaman online.

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya.

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.