Kerap Dipandang Negatif, Sebutan Pinjol Diubah Jadi Pindar

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) meluncurkan buku putih yang menyoroti potensi besar kolaborasi bank pindar dalam memperluas akses kredit, khususnya bagi UMKM, demi inklusi keuangan yang lebih luas.

Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa, menegaskan dukungannya terhadap upaya OJK memerangi pinjaman online (pinjol) ilegal melalui gelaran Financial Expo (FIN Expo) 2025, langkah strategis ini dinilai efektif untuk melindungi masyarakat.

Inisiatif ini jadi bagian momentum Bulan Inklusi Keuangan 2025 diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas literasi dan kepercayaan masyarakat.

OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan.

OJK berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia melalui program edukasi yang luas dan menyeluruh.

Dedi Mulyadi mengajak OJK untuk menertibkan lembaga keuangan non-perbankan seperti koperasi simpan pinjam (kosipa).

Tanpa adanya regulasi yang jelas, konsumen tidak terlindungi dengan baik.

Budi berkeyakinan, kemajuan digital tidak boleh mengorbankan hajat rakyat.

Tercermin dari outstanding pembiayaan yang sudah disalurkan mendekati Rp600 triliun.

Diharapkan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan pinjol terhadap nasabah.

OJK menyebutkan bahwa tujuh nama calon anggota direksi telah ditetapkan untuk selanjutnya diangkat melalui RUPS Tahunan BEI Tahun 2026.

OJK didorong siapkan langkah antisipatif hadapi potensi peningkatan Kredit Bermasalah OJK akibat tekanan ekonomi global dan domestik.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Selain penegakan hukum, OJK juga gencar melakukan edukasi. Literasi keuangan kepada masyarakat disebut menjadi kunci agar warga tidak terjebak investasi bodong.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 30,25% dari total dana buyback yang telah dialokasikan oleh emiten sejak kebijakan buyback tanpa RUPS diberlakukan pada Maret 2025.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Hingga Maret 2026, nilai utang pinjol yang beredar (outstanding pembiayaan) tembus di angka Rp 101,03 triliun.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.