Hakim Tolak Eksepsi Eks Dirut Taspen Kosasih, Sidang Korupsi Rp1 Triliun Tetap Berlanjut

KPK berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara sekaligus mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus terkait.

KPK memamerkan Rp300 miliar hasil rampasan korupsi investasi fiktif Taspen. Total kerugian negara capai Rp883 miliar, pelaku divonis penjara dan denda.

KPK siapkan kontra memori banding Kosasih untuk hadapi eks Dirut Taspen Antonius Kosasih yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus investasi fiktif Rp1 triliun. Akankah putusan hakim berubah?

Direktur PT Insight Investment Management divonis 9 tahun penjara dalam kasus vonis investasi fiktif yang merugikan negara Rp1 triliun. Simak detail putusan pengadilan!

Dari penetapan tersangka tersebut tersebut, KPK juga menggeledah kantor PT IIM di kawasan Jakarta Selatan.

Kosasih membeli apartemen atas nama perempuan salah satunya Theresia Mela Yunita.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu.

Istri Kosasih Rina Lauwy yang memergoki langsung suaminya bersama denga perempuan lain.

Kasus korupsi yang membuat negara rugi hingga Rp1 triliun itu selanjutnya akan segera disidangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara mengalami kerugian mencapai triliun rupiah.

KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N. S. Kosasih, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para saksi yang diperiksa adalah RM selaku konsultan hukum, CR selamy karyawan PT IIM, dan H selaku karyawan PT Taspen.

Netanyahu terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda, dan saat ini ia telah memasuki fase di mana ia memberikan kesaksian langsung sebagai terdakwa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti.

Mukti Agung dinyatakan bebas bersyarat Jumat 24 April 2026 siang kemarin. Saat keluar dari lapas, Mukti Agung didampingi sejumlah orang.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).