Hakim Tolak Eksepsi Eks Dirut Taspen Kosasih, Sidang Korupsi Rp1 Triliun Tetap Berlanjut

KPK berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara sekaligus mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus terkait.

KPK memamerkan Rp300 miliar hasil rampasan korupsi investasi fiktif Taspen. Total kerugian negara capai Rp883 miliar, pelaku divonis penjara dan denda.

KPK siapkan kontra memori banding Kosasih untuk hadapi eks Dirut Taspen Antonius Kosasih yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus investasi fiktif Rp1 triliun. Akankah putusan hakim berubah?

Direktur PT Insight Investment Management divonis 9 tahun penjara dalam kasus vonis investasi fiktif yang merugikan negara Rp1 triliun. Simak detail putusan pengadilan!

Dari penetapan tersangka tersebut tersebut, KPK juga menggeledah kantor PT IIM di kawasan Jakarta Selatan.

Kosasih membeli apartemen atas nama perempuan salah satunya Theresia Mela Yunita.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu.

Istri Kosasih Rina Lauwy yang memergoki langsung suaminya bersama denga perempuan lain.

Kasus korupsi yang membuat negara rugi hingga Rp1 triliun itu selanjutnya akan segera disidangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara mengalami kerugian mencapai triliun rupiah.

KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N. S. Kosasih, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para saksi yang diperiksa adalah RM selaku konsultan hukum, CR selamy karyawan PT IIM, dan H selaku karyawan PT Taspen.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.