Terdakwa Divonis 10 Tahun, KPK Siapkan Kontra Memori Banding Kosasih Hadapi Eks Dirut Taspen

KPK siapkan kontra memori banding Kosasih untuk hadapi eks Dirut Taspen Antonius Kosasih yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus investasi fiktif Rp1 triliun. Akankah putusan hakim berubah?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan kontra memori banding sebagai respons terhadap upaya hukum yang diajukan oleh Antonius Kosasih. Mantan Direktur Utama PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ini sebelumnya divonis 10 tahun penjara. Langkah ini diambil KPK untuk menolak banding yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi investasi fiktif tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa persiapan kontra memori banding ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK meyakini majelis hakim akan bertindak profesional dalam meninjau konstruksi perkara. Keyakinan ini juga mencakup dampak signifikan yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut.

Persiapan kontra memori banding ini menjadi krusial setelah Antonius Kosasih dijatuhi vonis pidana 10 tahun oleh majelis hakim. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi dalam investasi fiktif yang merugikan negara.

Langkah Hukum KPK Hadapi Banding Antonius Kosasih

KPK secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menghadapi banding yang diajukan oleh Antonius Kosasih. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa tim hukum akan menyusun kontra memori banding yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.

Budi Prasetyo juga menyampaikan keyakinan KPK terhadap profesionalisme majelis hakim. Menurutnya, hakim akan mempertimbangkan secara cermat seluruh aspek perkara, termasuk kerugian negara yang ditimbulkan. Keyakinan ini menjadi dasar bagi KPK dalam menyiapkan argumentasi hukumnya.

Vonis 10 tahun penjara yang diterima Antonius Kosasih pada 6 Oktober 2025 di PN Tipikor Jakarta Pusat menjadi titik awal upaya banding ini. Putusan tersebut juga disertai denda dan kewajiban membayar uang pengganti. KPK bertekad memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus korupsi investasi fiktif ini.

Kasus korupsi investasi fiktif ini dianggap sebagai kejahatan serius yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik. KPK berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak yang bertanggung jawab menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Detail Kasus Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen

Kasus dugaan korupsi investasi fiktif ini mulai diselidiki KPK sejak 8 Maret 2024. Penyelidikan berfokus pada penempatan dana investasi fiktif senilai Rp1 triliun. Dana tersebut diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait, termasuk mantan Direktur Utama PT Taspen.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan dua individu sebagai tersangka utama. Mereka adalah Antonius Kosasih, mantan Direktur Utama Taspen, dan Ekiawan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT IIM periode 2016-2024. Keduanya diduga terlibat dalam skema investasi yang merugikan negara.

Tidak hanya individu, KPK juga mengembangkan penyidikan dengan menetapkan korporasi sebagai tersangka. Pada 20 Juni 2025, PT Insight Investments Management (IIM) resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Penetapan ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap entitas perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penetapan tersangka korporasi ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik korupsi. Kasus investasi fiktif Taspen ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya dana yang terlibat dan posisi strategis PT Taspen.

Sumber: AntaraNews