Gubernur Apresiasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kalbar, Raih Peringkat 3 Nasional

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengapresiasi peningkatan signifikan kualitas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kalimantan Barat, yang kini menduduki peringkat 3 nasional. Simak selengkapnya!

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan baru-baru ini menyampaikan apresiasi tinggi atas peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di wilayahnya. Apresiasi ini diberikan dalam acara penganugerahan badan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Kalbar di Pontianak. Peningkatan signifikan ini menunjukkan komitmen daerah terhadap transparansi.

Acara yang berlangsung pada Sabtu tersebut menjadi momentum penting untuk mengakui capaian terbaik dari berbagai badan publik. Ria Norsan menyoroti lonjakan jumlah badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Hal ini membuktikan semangat transparansi telah menjadi bagian integral dari budaya kerja birokrasi di Kalbar.

Peningkatan kualitas KIP ini selaras dengan tuntutan masyarakat akan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat. Prestasi ini juga mengantarkan Kalimantan Barat mencapai peringkat 3 nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Capaian ini merupakan lompatan besar dari posisi sebelumnya.

Peningkatan Signifikan Kualitas KIP di Kalbar

Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik adalah sebuah keharusan. Ini sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan akses data yang mudah dan akurat. Ia mendorong semua badan publik untuk terus berinovasi dalam pelayanan informasi.

Inovasi menjadi kunci utama agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Ria Norsan juga menyampaikan apresiasinya kepada Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Lembaga ini konsisten melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sejak beberapa tahun terakhir.

Penghargaan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi kuat bagi badan publik. Tujuannya adalah untuk semakin terbuka dan meningkatkan kualitas layanan informasi yang mereka berikan. Keterbukaan informasi diharapkan menjadi budaya kerja yang melekat.

"Penghargaan ini diharapkan menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik, lebih informatif, dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya," kata Norsan. Kutipan ini menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan.

Peran Komisi Informasi dan Hasil Monev

Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darussalam, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Dukungan tersebut memungkinkan rangkaian Monev berjalan lancar dan sukses. Monev keterbukaan informasi ini telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2018.

Bahkan, Monev tetap berjalan optimal saat pandemi COVID-19 dan di tengah efisiensi anggaran. Darussalam menegaskan bahwa tugas ini merupakan amanah undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin akses informasi yang baik kepada publik.

Pada Monev tahun 2025, KI Kalbar menyasar 168 badan publik. Tingkat partisipasi mencapai 87,50 persen, menunjukkan antusiasme yang tinggi. Dari jumlah tersebut, 77 badan publik (45,5%) masuk kategori Informatif.

Sementara itu, 33 badan publik (sekitar 19%) masih berada pada kategori Belum Informatif. "Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari pelaksanaan Monev pada tahun-tahun sebelumnya," kata Darussalam. Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Kalbar Lompat ke Peringkat 3 Nasional

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, turut memberikan apresiasi atas kemajuan signifikan di Kalbar. Ia menyoroti Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalbar yang mencatat lonjakan tajam. Peningkatan ini terjadi dalam dua tahun terakhir, menunjukkan upaya serius.

Kalimantan Barat berhasil naik drastis dari peringkat 16 nasional pada tahun 2023. Kini, provinsi ini menduduki peringkat 3 nasional pada tahun 2024. Prestasi ini menjadikan Kalbar salah satu provinsi dengan performa terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

"Kalbar ini sangat luar biasa. Dari nomor 16 tahun 2023, melonjak menjadi nomor 3 tahun 2024," tutur Donny Yoesgiantoro. Meskipun demikian, Donny mengingatkan agar pemerintah daerah dan semua badan publik. Mereka harus terus mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ada.

KIP juga sedang menyiapkan langkah penguatan sinergi, termasuk rencana pembentukan klaster badan publik. Klaster ini akan difokuskan pada sektor pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi.

Sumber: AntaraNews