Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) (merdeka.com/ arie basuki)
ADVERTISEMENT
Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam sidang Tipikor Semarang, di mana jaksa KPK mengungkap penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari rumahnya. Ia membantah tudingan tersebut, termasuk dugaan penerimaan Rp 720 juta dari PT Istana Putra Agung serta Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan, pejabat Balai Teknik Perkeretaapian (BTP).
Kasus ini berawal dari OTT KPK pada April 2023 di lingkungan DJKA Kemenhub. Sejak itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk dua korporasi. Korupsi diduga terjadi melalui pengaturan pemenang proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basukiBupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basukiBupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basukiBupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basukiBupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basukiBupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basukiBupati Pati Jawa Tengah, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus deugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025) merdeka.com/ arie basuki
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.
KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.
Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan jabatan perangkat desa dan suap di Ditjen Perkeretaapian, namun ia bersikukuh merasa dikorbankan dan tidak mengetahui praktik tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.