Fakta Menarik: Situasi Terkendali 2025, BNPB Resmi Bubarkan Satgas Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Pembubaran Satgas Karhutla setelah situasi dinilai terkendali di tahun 2025, namun ancaman El Nino tetap jadi perhatian.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi mengumumkan pembubaran Desk dan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh menunjukkan situasi karhutla sepanjang tahun 2025 dinilai terkendali dengan baik. Pembubaran ini menandai transisi penting dalam strategi penanganan bencana di Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB, Suharyanto, dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago di Jakarta pada hari Rabu. Kemenko Polkam memutuskan untuk membubarkan Desk dan Satgas Karhutla karena kondisi yang relatif aman. Selanjutnya, pengendalian karhutla akan diserahkan kembali kepada masing-masing kementerian dan lembaga terkait.

Sebelumnya, penanganan karhutla didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan BNPB peran sentral sebagai penanggung jawab utama dalam operasi darat, operasi udara, pengerahan helikopter, water bombing, hingga modifikasi cuaca.

Transisi Pengendalian dan Peran Sentral BNPB

Pembubaran Satgas Karhutla oleh Kemenko Polkam ini didasari oleh kondisi yang dinilai sudah relatif aman dan terkendali. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi pengendalian karhutla kepada kementerian dan lembaga terkait secara mandiri. Meskipun demikian, kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, BNPB memegang peran kunci dalam penanganan karhutla, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. Peran ini mencakup berbagai operasi, mulai dari pemadaman di darat hingga penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah meluasnya titik api. Keterlibatan BNPB sangat vital dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana.

Kepala BNPB Suharyanto memastikan bahwa meski Satgas Karhutla telah dibubarkan, kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan akan tetap berada dalam pengawasan. Skema penanganan yang ada akan terus dijalankan untuk memastikan tidak ada kelengahan. Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam menjaga lingkungan dari ancaman karhutla.

Kesiapsiagaan Daerah dan Peringatan El Nino

Dalam audiensi tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk tetap mempertebal siaga. Pengendalian karhutla harus tetap mengacu pada skema yang telah dijalankan sebelumnya, yang melibatkan operasi udara, operasi darat, patroli, hingga penegakan hukum. Kolaborasi lintas sektor terbukti efektif dalam menjaga situasi tetap terkendali.

Langkah-langkah kolaboratif tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Suharyanto, "terbukti menjaga situasi karhutla tetap terkendali." Ini menunjukkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah, serta berbagai lembaga, merupakan kunci keberhasilan dalam mitigasi bencana. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengimplementasikan strategi ini secara berkelanjutan.

Namun, BNPB juga mengingatkan akan potensi ancaman karhutla di masa depan, terutama fenomena El Nino. Fenomena ini diperkirakan berulang setiap empat tahun, dengan catatan pada tahun 2015, 2019, dan 2023, serta diprediksi akan kembali muncul pada tahun 2027. Kondisi ini bisa memicu cuaca kering ekstrem, yang secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Suharyanto menegaskan, “Kalau tidak bersiap sejak sekarang, risiko karhutla bisa kembali besar.” Peringatan ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan. Kesiapsiagaan dini adalah kunci untuk menghadapi potensi dampak El Nino yang dapat memperparah kondisi karhutla.

Data Luasan Lahan Terbakar Sepanjang 2025

Meskipun situasi karhutla dinilai terkendali, data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2025, sekitar 8.594 hektare lahan telah terbakar. Angka ini mencerminkan tantangan yang masih ada dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di berbagai wilayah. Mayoritas kebakaran terjadi di lahan gambut.

Dari total luasan tersebut, persentase lahan gambut yang terbakar mencapai 80,15 persen lebih. Lahan gambut memang dikenal sangat rentan terhadap kebakaran dan sulit dipadamkan, sehingga menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi. Data ini menggarisbawahi urgensi pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.

Secara spesifik, dari enam provinsi prioritas, Provinsi Kalimantan Barat mencatat kejadian terbanyak dengan luasan lahan terbakar mencapai 1.149 hektare. Provinsi Riau menyusul dengan sekitar 751 hektare, sementara Kalimantan Tengah mencatat 146 hektare. Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan masing-masing memiliki 43 hektare lahan terbakar.

Uniknya, untuk Provinsi Kalimantan Selatan, belum ada laporan luasan lahan terbakar yang terdata dalam periode tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang sebaran geografis dan intensitas karhutla di provinsi-provinsi yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan bencana ini.

Sumber: AntaraNews