Dugaan Cawe-Cawe Asing dalam Kampanye Anti Rokok di Indonesia

Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kontribusi tembakau dalam menyumbang devisa negara dan menggerakkan ekonomi pedesaan, meskipun menghadapi tantangan regulasi yang ketat.

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Akademisi menyoroti besarnya kontribusi industri hasil tenbakau terhadap APBN.

Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) mendesak pemerintah menutup pabriknya untuk berantas rokok ilegal, menyoroti kerugian negara dan ancaman PHK.

Penurunan tajam ini menandakan bahwa IHT berada dalam posisi yang tertekan oleh berbagai faktor.

Pengaturan-pengaturan eksesif ini dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indodata, peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai 46,95 persen pada tahun 2024.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.

Kondisi penurunan produksi ini juga berdampak terhadap realisasi penerimaan negara dari CHT.

Penurunan produksi industri rokok diakibatkan kenaikan cukai eksesif pada periode 2023–2024.

Dalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan.

Pemerintah menilai, fenomena ini sudah menjadi tantangan dari tahun ke tahun.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Temanggung mengimbau petani untuk melakukan tanam tembakau lebih awal pada April-Mei 2026 sebagai strategi menghadapi musim kemarau dan memastikan kualitas komoditas terbaik.

Pemerintah Kabupaten Situbondo adakan pelatihan melinting rokok bagi warga, tingkatkan keterampilan dan perkuat industri lokal. Simak bagaimana inisiatif ini dorong ekonomi daerah.

Harga beli tembakau turun signifikan, bahkan menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30%.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjatuhkan sanksi teguran kepada sebuah perusahaan rokok karena Pelanggaran Tata Niaga Tembakau, khususnya pengambilan sampel melebihi batas. Apa dampaknya bagi petani?

Tembakau, komoditas strategis dengan sejarah panjang, kini menjadi fokus pembahasan RUU Komoditas Strategis DPR. Mengapa nasib petani dan industri tembakau terancam?

FCTC merupakan perjanjian internasional yang dirancang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengatur pengendalian tembakau dengan ketat.

Bea Cukai Makassar berhasil menyita 17,8 juta batang rokok ilegal dalam operasi Januari-April 2026, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp18,18 miliar. Simak detail penindakan rokok ilegal dan barang ilegal lainnya yang berhasil diungkap.

Bea Cukai Semarang berhasil memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman beralkohol, menyelamatkan potensi kerugian negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Satpol PP Bangka mengambil langkah tegas melarang pedagang menjual rokok ilegal di wilayahnya. Penemuan rokok tanpa pita cukai ini merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Satpol PP Bangka Larang Rokok Ilegal beredar.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan