Demi Kesejahteraan Petani Tembakau, HKTI Minta Revisi Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Penerapan kemasan rokok yang seragam diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya PHK secara massal serta membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal.

Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kontribusi tembakau dalam menyumbang devisa negara dan menggerakkan ekonomi pedesaan, meskipun menghadapi tantangan regulasi yang ketat.

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Penurunan tajam ini menandakan bahwa IHT berada dalam posisi yang tertekan oleh berbagai faktor.

Hal ini bisa menimbulkan dampak domino terhadap kinerja industri hasil tembakau (IHT).

Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.

Aturan ini tengah digodok Kemenkes melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau, sebuah langkah strategis untuk meringankan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pamekasan.

Menteri Koperasi dan UKM mengukuhkan Koperasi Induk Tembakau Madura Sejahtera (KITMAS), koperasi induk tembakau pertama di Indonesia, diharapkan meningkatkan posisi tawar petani dan pengusaha tembakau.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan BLT DBHCHT kepada ribuan buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Dana Rp1,75 juta per orang ini diharapkan tingkatkan kesejahteraan. Simak detailnya!

Pemerintah Provinsi Jabar berencana membangun Sentra Industri Hasil Tembakau Garut dengan anggaran DBHCHT untuk tingkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Apa dampaknya bagi petani?

Disperindag Pamekasan intensifkan pemantauan pembelian tembakau guna melindungi petani dan menjaga kualitas Tembakau Pamekasan dari praktik ilegal. Simak selengkapnya!

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Rencana pemerintah menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) perlu dirancang hati-hati. Akademisi Unpad menyoroti penambahan layer CHT harus transisional dan berkeadilan, agar tidak memicu pasar ilegal.