Dua Jaksa Kena OTT KPK Jadi Momentum Kejagung Bersih-Bersih

Reza mengapresiasi respons positif Menkeu Purbaya yang berkomitmen untuk “bersih-bersih” di lingkungan Kemenkeu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

Kejaksaan Agung melakukan pencopotan Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi sebagai bagian penyegaran organisasi. Keduanya diduga terlibat kasus korupsi dan suap yang tengah diselidiki KPK.

Kejaksaan Agung resmi berhentikan sementara Kajari HSU dan dua jaksa lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas penegakan hukum.

Kejaksaan Agung telah mengonfirmasi adanya jaksa yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banten, dengan berkas perkara dua terduga telah dilimpahkan ke Kejagung.

Minimal setiap pimpinan kejaksaan harus mampu menangani tiga perkara Pidsus, seperti kasus korupsi dan kejahatan ekonomi.

Jaksa Agung menegaskan tidak segan memecat jaksa nakal dan bertindak tercela

Pempov Jakarta juga bersedia membantu Kejati untuk mengusut kasus secara tuntas.

Harli memastikan bahwa penarikan 10 jaksa yang ditugaskan pada KPK tidak terkait dengan penanganan perkara.

Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Sony Sonjaya pada 18 Juni terkait pengajuan justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi MBG.

BPA telah berhasil menelusuri aset atas nama terpidana Eddy Tansil, yang berupa uang sejumlah Rp 51.682.537.000.

Kejagung menggandeng BPKP menelusuri seluruh pengadaan dalam Program MBG di BGN. Penyidik mendalami dugaan mark up sejumlah barang penunjang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan penerapan pasal TPPU guna menelusuri pihak terlibat dalam perkara ini.

Kejagung masih mendalami peran Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG. Permohonan justice collaborator juga tengah dikaji penyidik.

Dalam akun itu disebut, motor tersebut terparkir di area pergudangan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.