LIVE

DJP Berhentikan Sementara Pegawai Tersangka KPK, Tegaskan Komitmen Integritas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

djp
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal. (AntaraNews)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi memberhentikan sementara pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tegas ini diambil menyusul penetapan status tersangka dan penahanan terhadap oknum pegawai tersebut.

Keputusan pemberhentian sementara ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. DJP menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK.

Insiden ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta Utara, terkait dugaan praktik rasuah dalam polemik pajak di sektor pertambangan. DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian ini.

Tindakan Tegas dan Koordinasi Penegakan Hukum

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan bahwa pemberhentian sementara ini adalah tindak lanjut cepat dan tegas pada aspek kepegawaian. Hal ini berlaku bagi pegawai DJP yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK.

DJP berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK guna mendukung proses hukum. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam kerja sama ini.

Langkah ini menunjukkan keseriusan DJP dalam membersihkan institusinya dari praktik korupsi. DJP juga akan mengevaluasi menyeluruh proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Dampak pada Konsultan Pajak dan Pelayanan Wajib Pajak

Tidak hanya internal, DJP juga mendukung penegakan kode etik profesi terhadap pihak eksternal, khususnya Konsultan Pajak yang terlibat. Penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi.

Meskipun ada kasus ini, DJP memastikan bahwa penanganan perkara tidak akan mengganggu hak dan layanan wajib pajak. Pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha akan tetap berjalan normal seperti biasa.

DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pegawai. Masyarakat juga diminta untuk melapor melalui kanal resmi jika menemukan indikasi pelanggaran.

Operasi Tangkap Tangan KPK dan Komitmen Integritas

KPK mengumumkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menargetkan pegawai DJP di Jakarta Utara berkaitan dengan polemik pajak di sektor pertambangan. Operasi ini dilakukan pada Jumat (9/1) malam, dan melibatkan delapan orang yang diamankan.

Delapan orang tersebut terdiri dari empat pegawai DJP dan empat wajib pajak dari pihak swasta. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK atas dugaan rasuah berupa pengurangan nilai pajak.

Meskipun nama-nama yang diringkus dan perusahaan tambang yang terlibat belum dirinci, DJP meminta seluruh pegawainya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum. Tujuannya adalah untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta menjaga marwah institusi.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Sita Rp1,5 Miliar dalam OTT KPP Banjarmasin, Tiga Tersangka Ditetapkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin, menetapkan tiga tersangka terkait dugaan korupsi restitusi pajak.

KPK
{{caption}}
Menkeu Purbaya Tanggapi OTT Bea Cukai: Pintu Masuk untuk Memperbaiki

Dari sisi internal, Purbaya bakal meninjau proses sanksi yang mungkin ditetapkan kepada para pegawai yang melanggar hukum.

Menkeu Purbaya
{{caption}}
Bea Cukai Buka Suara Terkait Pejabat Diperiksa KPK

Bea Cukai berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati proses berlangsung.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai Hasil Geledah Kantor Pajak Pusat

Perusahaan ini melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kewajiban mereka membayar pajak.

Pajak
{{caption}}
Cari Bukti Tambahan Kasus Suap Eks Bos KPP Jakut Dwi Budi, KPK Geledah Kantor DJP

Penggeledahan ini dilakukan untuk mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

KPK
{{caption}}
KPK Bongkar Kasus Pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Lima Tersangka Ditetapkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus pajak terkait dugaan suap pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dan kronologi suap yang melibatkan pejabat pajak.

Kasus Pajak KPK
{{caption}}
KPK Bakal Komunikasi dengan Dirjen Pajak Usai Tetapkan 5 Tersangka Suap Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan setelah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

KPK Dirjen Pajak
{{caption}}
KPK Imbau Wajib Pajak Melapor Pemerasan, Jaga Kedaulatan Keuangan Negara

KPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.

KPK Imbau Wajib Pajak
{{caption}}
KPK Tetapkan 5 Tersangka Usai OTT Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

KPK
{{caption}}
KPK OTT Pegawai DJP Terkait Dugaan Pengaturan Pajak Sektor Tambang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

KPK OTT
{{caption}}
KPK Sita Logam Mulia dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara, Amankan Rp6 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

KPK
{{caption}}
KPK Lakukan OTT Pertama 2026, Tangkap Pegawai Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

OTT KPK
{{caption}}
DJP Catat Penerimaan Pajak dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp52,04 Triliun hingga April 2026

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

berita update
{{caption}}
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

berita update
{{caption}}
Menkeu Purbaya Bantah Kuota Pencairan Restitusi Pajak, Pastikan Proses Berlanjut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

apbn kita
{{caption}}
DJP Catat 13,2 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan hingga Mei 2026

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

berita update
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Rombak Pejabat Ditjen Pajak, Termasuk Dua Orang Dibebastugaskan

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

berita update
{{caption}}
Batas Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Hari Ini, Badan Usaha Diperpanjang hingga 31 Mei 2026

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi kini dapat memperpanjang pelaporan SPT Pajak hingga satu bulan, berakhir April 2026.

coretax pajak
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
Kasus Korupsi Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Tiga Toko hingga Rumah Disita KPK

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

berita update
{{caption}}
KPK Dorong Transparansi Program MBG

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

berita update