LIVE

KPK OTT Pegawai DJP Terkait Dugaan Pengaturan Pajak Sektor Tambang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

kpk ott
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Utara. Kegiatan penindakan ini menyasar pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT tersebut berkaitan erat dengan dugaan modus pengaturan pajak di sektor pertambangan. Penindakan ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya penerimaan pajak dari sektor vital tersebut.

KPK berhasil mengamankan delapan orang dalam operasi yang berlangsung pada Jumat (9/1) malam, terdiri dari empat pegawai DJP dan empat wajib pajak dari pihak swasta. Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami peran masing-masing dalam kasus rasuah ini.

Kronologi dan Pihak yang Diamankan dalam OTT KPK

Operasi senyap yang dilakukan KPK pada Jumat (9/1) malam berhasil mengamankan delapan individu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Pihak-pihak yang diamankan meliputi empat orang pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan empat orang lainnya merupakan wajib pajak dari sektor swasta.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan di beberapa lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek. Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif guna mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dugaan rasuah tersebut.

Dugaan awal mengindikasikan adanya praktik pengurangan nilai pajak yang dilakukan secara tidak sah. Namun, KPK belum merinci nama-nama individu yang diringkus maupun identitas perusahaan tambang yang terlibat dalam kasus ini, mengingat proses penyelidikan masih berlangsung secara tertutup.

Modus Operandi dan Lingkup Kasus Pajak Tambang

Kasus OTT ini berpusat pada dugaan modus pengaturan pajak di sektor pertambangan, sebuah area yang kerap menjadi celah praktik korupsi. Budi Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan ini terkait dengan polemik pajak di sektor pertambangan.

KPK menduga terjadi praktik rasuah berupa pengurangan nilai pajak yang merugikan keuangan negara. Meskipun perusahaan tambang yang terlibat belum diungkap, KPK mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta, namun lokasi operasional atau site-nya berada di daerah.

Pendalaman kasus ini mencakup investigasi terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berupaya mengatur nilai pajak mereka. Penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK bertujuan untuk mengungkap jaringan dan praktik yang lebih luas dalam dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan ini.

Koordinasi KPK dengan Kementerian Keuangan

Dalam penanganan kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi ini tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum semata, tetapi juga mencakup upaya pendidikan antikorupsi di lingkungan kementerian.

Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah penindakan yang dilakukan KPK. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas korupsi yang dianggap sebagai musuh bersama.

Dukungan dari Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperlancar proses penyelidikan dan penindakan yang dilakukan KPK. Sinergi antara dua lembaga ini krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, khususnya dari sektor pertambangan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tri Tito Karnavian Harap Kerajinan Indonesia Mendunia

{{caption}}
Jenderal Polisi Aktif Tersangka Korupsi MBG Menjabat Sekretaris Deputi BGN

{{caption}}
Pramono Lanjutkan Penataan Kali Grogol, Kemanggisan Ditarget Bebas Banjir

{{caption}}
KKB Bakar Pesawat di Yahukimo, Polisi Siapkan Evakuasi Pilot dan Penumpang

{{caption}}
Terbakar Cemburu, Suami Bunuh Istri dengan Martil

{{caption}}
Ini Bunyi Aturan Baru soal Galian Lubang di Jakarta

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai Hasil Geledah Kantor Pajak Pusat

Perusahaan ini melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kewajiban mereka membayar pajak.

Pajak
{{caption}}
KPK Bakal Komunikasi dengan Dirjen Pajak Usai Tetapkan 5 Tersangka Suap Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan setelah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

KPK Dirjen Pajak
{{caption}}
KPK Imbau Wajib Pajak Melapor Pemerasan, Jaga Kedaulatan Keuangan Negara

KPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.

KPK Imbau Wajib Pajak
{{caption}}
DJP Berhentikan Sementara Pegawai Tersangka KPK, Tegaskan Komitmen Integritas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

DJP
{{caption}}
KPK Sita Rp6,38 Miliar Barang Bukti Suap Pajak dari KPP Madya Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan 5 Tersangka Usai OTT Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Logam Mulia dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara, Amankan Rp6 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

KPK
{{caption}}
KPK Lakukan OTT Pertama 2026, Tangkap Pegawai Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Lakukan OTT Pegawai DJP Terkait Suap Pengurangan Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak, memicu perhatian publik.

KPK OTT
{{caption}}
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dari OTT Pegawai Pajak DJP Jakut: Dugaan Suap Pengurangan Nilai Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di DJP Jakarta Utara, menyita ratusan juta rupiah dan valas terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

OTT KPK Pegawai Pajak
{{caption}}
KPK Tangkap Delapan Pihak dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara, Ratusan Juta Rupiah Disita

KPK amankan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Siapa saja yang terlibat?

KPK
{{caption}}
OTT KPK di Jakut, 8 Pejabat Pajak Diamankan

KPK mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi ke OPD, Total Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi kepada OPD, melibatkan uang tunai dan barang mewah yang mencapai ratusan juta rupiah.

anggaran daerah
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Mengerikan Bupati Tulungagung Gunakan Surat Pernyataan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.

asep guntur rahayu
{{caption}}
KPK Duga Modus Korupsi Bupati Tulungagung Pakai Surat Sakti Hindari Jeratan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya modus korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang menggunakan surat pernyataan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, membuat publik penasaran akan detailnya.

anggaran daerah
{{caption}}
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Pakai Rompi Oranye KPK, Terjerat Kasus Korupsi Pemerasan

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo resmi menjadi tersangka kasus korupsi pemerasan oleh KPK, mengenakan rompi tahanan oranye setelah ditangkap dalam operasi senyap.

bupati tulungagung korupsi
{{caption}}
KPK Sita Rp756,8 Juta dari OTT Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Terkait Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.

bupati rejang lebong
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Rejang Lebong Tersangka Korupsi Proyek, Patok Fee 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer

bengkulu
{{caption}}
Tahukah Anda? Gubernur Sultra Minta Menteri ESDM Tegur 96 Perusahaan Tambang Nakal Sultra yang Membandel

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Menteri ESDM untuk menindak 96 perusahaan tambang nakal Sultra yang belum memenuhi kewajiban daerah. Akankah ini meningkatkan PAD Sultra?

andi sumangerukka
{{caption}}
Keuangan Makin Cekak, Pemerintah Bakal Naikkan Pajak Royalti Pertambangan?

Kenaikan royalti mungkin akan berdampak pada dominasi Indonesia dalam industri hilir.

berita update