KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai Hasil Geledah Kantor Pajak Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Hasil penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah uang diduga bersumber dari perkara suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus pajak terkait dugaan suap pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dan kronologi suap yang melibatkan pejabat pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan setelah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast

KPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

KPK mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

Larangan ini juga berlaku untuk kendaraan yang memiliki pelat nomor dari luar daerah.

JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja.

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK masih berlangsung, dan hingga saat ini, rincian mengenai lokasi serta hasilnya belum diumumkan.

Raja Juli Antoni mengapresiasi langkah KPK dalam membersihkan tata kelola sektor kehutanan yang dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

KPK telah menerima laporan mengenai penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.