Kasus suap pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Barang bukti tersebut diambil dari empat orang tersangka dan seorang pegawai pajak.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan," ungkap jaksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penyidikan kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo mulai mengarah ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ivan Yustiavandana mengatakan, Rp349 triliun tersebut bukan merupakan tindak pidana yang terjadi di Kementerian Keuangan.

"Itu bukan ngambil duit yang sudah ada di rekening pajak ya," katanya.

Transaksi mencurigakan tersebut mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

Jaksa menyebut, Angin bersama pegawai pajak lainnya yaitu Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian menerima sebesar Rp1,5 miliar.

Berkas dakwaan Angin dalam perkara ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis hakim menilai Komisaris PT Panin Investment Veronika Lindawati terbukti bersalah menyuap para pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) agar memanipulasi pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk pada 2016.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar majelis hakim menyatakan Komisaris PT Panin Investment Veronika Lindawati terbukti bersalah menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Perempuan itu dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara.

Jaksa menyebut, Veronika menjanjikan Rp25 miliar kepada para mantan pejabat dan pemeriksa pajak. Uang itu dijanjikan untuk memanipulasi pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk pada 2016.

Jaksa KPK mendakwa Agus Susetyo memberi suap sebesar SGD 3,5 juta kepada mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

Vonis terhadap penyuap eks pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan lainnya itu telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

KPK menjerat eks pejabat pajak Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus itu pengembangan dari perkara supa perpajakan.

Menurut Karyoto, untuk saat ini pihaknya fokus melengkapi berkas penyidikan terhadap para penyuap Ditjen Pajak. Karyoto berjanji akan menyeret mereka ke persidangan.

Agus dan Veronika merupakan tersangka pemberi suap kepada sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KPK menahan keduanya di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam dugaan suap terkait pengurusan restitusi pajak proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono di Kantor Pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Kasus itu telah ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ada nama yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka yang telah merugikan negara senilai Rp1,316 miliar langsung ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan dua tersangka suap penurunan nilai pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Lembaga antirasuah menyatakan akan menahan keduanya setelah persidangan terkait perkara itu selesai.