Korupsi Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan setelah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

KPK menilai kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada sebagai cerminan kebocoran penerimaan negara, seperti disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya.

KPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.

KPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di DJP Jakarta Utara, menyita ratusan juta rupiah dan valas terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

Kejaksaan Agung resmi mencabut pencegahan ke luar negeri terhadap Victor Rachmat Hartono (VRH) terkait kasus dugaan manipulasi pajak, menyusul sikap kooperatif yang ditunjukkan.

Anang masih enggan merinci pihak mana saja yang terlibat dalam permufakatan jahat di kasus korupsi perpajakan ini.