Sorot
{{caption}}
Prabowo Puji Perusahaan Indonesia Mendunia: Orang Eropa Cari Indomie, Kopiko Hadir di 100 Negara

{{caption}}
Anies Soroti Pelemahan Rupiah, Sebut Tantangan ke Depan Masih Panjang

{{caption}}
Prabowo Minta Purbaya Ganti Pimpinan Bea Cukai Jika Tak Mampu

{{caption}}
Indonesia Produsen Sawit Terbesar Dunia, Prabowo Tak Ingin Harga Ditentukan Negara Lain

{{caption}}
Momen Presiden Prabowo Sampaikan Pidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR

{{caption}}
IHSG Merosot 0,60% pada Sesi Pertama, Hanya Dua Sektor Saham Menguat

Topik Terkait
{{caption}}
Menkeu Didorong Lakukan Pembenahan Sistemik dalam Pengawasan Impor

Reza mengapresiasi respons positif Menkeu Purbaya yang berkomitmen untuk “bersih-bersih” di lingkungan Kemenkeu.

{{caption}}
Respons Purbaya Usai Bea Cukai Digeledah KPK: Kita Terapkan Kecerdasan Buatan Kurangi Interaksi Petugas

Purbaya berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak langkah perbaikan dimulai, perubahan nyata sudah terlihat.

{{caption}}
Bersih-Bersih Menkeu Purbaya Ubah Citra Buruk Bea Cukai dan Ditjen Pajak

Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

{{caption}}
KPK Periksa Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Akui Lingkungan Kemenkeu Masih Perlu Bersih-bersih

Ia menilai, temuan KPK dalam beberapa hari terakhir menunjukkan masih adanya pegawai yang belum menjalankan tugas dengan lurus dan profesional.

{{caption}}
KPK Sita Rp1,5 Miliar dalam OTT KPP Banjarmasin, Tiga Tersangka Ditetapkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin, menetapkan tiga tersangka terkait dugaan korupsi restitusi pajak.

KPK
{{caption}}
Bea Cukai Buka Suara Terkait Pejabat Diperiksa KPK

Bea Cukai berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati proses berlangsung.

{{caption}}
KPK Dorong Pembenahan Ditjen Pajak Pasca Kasus Suap Pajak di KPP Madya Jakarta Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

{{caption}}
KPK Bakal Komunikasi dengan Dirjen Pajak Usai Tetapkan 5 Tersangka Suap Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan setelah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

{{caption}}
DJP Berhentikan Sementara Pegawai Tersangka KPK, Tegaskan Komitmen Integritas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

DJP
{{caption}}
KPK Imbau Wajib Pajak Melapor Pemerasan, Jaga Kedaulatan Keuangan Negara

KPK imbau wajib pajak berani melaporkan pemerasan oleh oknum petugas, tegaskan komitmen jaga kedaulatan keuangan negara pasca-OTT suap pajak.

{{caption}}
KPK OTT Pegawai DJP Terkait Dugaan Pengaturan Pajak Sektor Tambang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai DJP di Jakarta Utara, terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang yang melibatkan delapan orang.

{{caption}}
Pejabat Pajak Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya Beri Pendampingan Hukum

Purbaya menyatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat tersebut.

{{caption}}
Purbaya Sebut Bea Cukai Mulai Takut usai Arahan Prabowo Subianto

Menkeu Purbaya mengamati adanya perbaikan pada pegawai bea cukai, yang terlihat dari kembalinya penerimaan kepabeanan dan cukai ke jalur positif.

{{caption}}
Menkeu Purbaya: Defisit APBN Turun Jadi 0,64 Persen Pada April 2026

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

{{caption}}
Pemerintah Pangkas Anggaran MBG Jadi Rp268 Triliun

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

{{caption}}
Pemerintah Tarik Utang Rp305,5 Triliun per April 2026

Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

{{caption}}
Purbaya dan Bahlil Tampung Keluhan 30 Perusahaan China soal Hambatan Dunia Usaha di RI

Purbaya menyebut beberapa keluhan juga telah disampaikan melalui China Chambers of Commerce in Indonesia (CCCI) atau Kadin China.

{{caption}}
Di Tengah Pelemahan Rupiah, Pemerintah Buka-bukaan soal Perbedaan Kekuatan Ekonomi RI 2026 dengan 1998

Pada 1998, rupiah terpuruk hingga memicu badai ekonomi besar yaitu inflasi melonjak, bank-bank kolaps.

{{caption}}
Aturan Pajak Rokok Terbaru: 37,5 Persen Penerimaan Daerah Wajib untuk BPJS Kesehatan

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

{{caption}}
Ternyata Ini Penyebab Berat Badan Menkeu Purbaya Turun Hingga 12 Kg

Purbaya memastikan tetap menjaga kesehatannya. Purbaya juga mengungkap alasan dia mendapat 8 suntikan pengobatan.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Soal Rupiah Tembus Rp17.400 per Dolar AS: Kalau Fondasi Ekonomi Bagus Enggak Terlalu Sulit Memperbaiki

Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2026 meningkat menjadi 5,61 persen, dari sebelumnya 5,39 persen.

{{caption}}
Menkeu Purbaya: Aturan Baru Tidak Ubah Total Pajak Kendaraan Listrik, Hanya Menggeser Skema Pemungutan

Purbaya menjamin perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian skema fiskal, bukan penambahan maupun pengurangan total pungutan.

{{caption}}
Dapat Dana Tambahan Rp11,42 Triliun dari Kejagung, Purbaya Buka Opsi Dialokasikan untuk Pendidikan dan Pembangunan

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

{{caption}}
Mulai Bulan Depan, Purbaya Ingin Tarik Peredaran Rokok Ilegal untuk Masuk ke Sistem Legal

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.