KPK Periksa Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Akui Lingkungan Kemenkeu Masih Perlu Bersih-bersih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sejumlah penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi peringatan serius bahwa praktik tidak bersih masih dilakukan oleh sebagian oknum aparatur di Kementerian Keuangan.

Ia menilai, temuan KPK dalam beberapa hari terakhir menunjukkan masih adanya pegawai yang belum menjalankan tugas dengan lurus dan profesional.

"Kita lihatkan beberapa hari terakhir ini, ada pengeladahan ke pajak, Bea cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik, dengan lurus ya," kata Purbaya dalam sambutannya diacara Pelantikan Pejabat Kemenkeu, di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2).

Penerimaan Uang

Kasus-kasus yang mencuat, termasuk dugaan penerimaan uang hingga temuan aset seperti emas, dinilai menjadi bukti bahwa pembenahan belum sepenuhnya tuntas.

"Artinya masih ada, ya kayaknya ada terima uang tuh, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya, kita masih belum bersih," tegasnya.

Bendahara negara ini menegaskan kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki citra institusi pajak dan bea cukai. Menurutnya, tanpa langkah serius, kejadian serupa berpotensi terus berulang dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola penerimaan negara tersebut.

"Ke depan saya harapkan dengan transisi ini semua teman-teman memperbaiki image pihak cukai maupun pajak," ujarnya.

Dalam upaya mempercepat perbaikan, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari jajaran pimpinan. Ia menegaskan para atasan tidak bisa lagi beralasan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahannya, karena tanggung jawab pengendalian melekat pada struktur kepemimpinan.

Ia juga memberi sinyal tegas bahwa pergantian pejabat bisa dilakukan bila kasus korupsi terbukti menjalar hingga satu tingkat di bawah pimpinan. Bahkan, proses evaluasi akan terus bergerak ke atas jika diperlukan, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem yang lebih bersih dan akuntabel.

"Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas," tegas Purbaya.

Kunci Perbaikan

Selain penguatan pengawasan, Kementerian Keuangan juga menyiapkan reformasi sistem kerja untuk menutup celah praktik korupsi. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), guna mengurangi interaksi langsung antara pegawai dengan wajib pajak atau pihak yang diawasi bea cukai.

Purbaya meyakini pemanfaatan teknologi akan membantu menciptakan proses kerja yang lebih transparan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Ia optimistis sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu mampu mengembangkan sistem tersebut dengan cepat.

"Kita akan terapkan teknologi juga untuk membantu kerja-kerja bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga kontak dengan wajib pajak atau yang diawasi oleh Bea Cukai menjadi semakin sedikit. Kita diterapkan AI, orang kita pintar-pintar bisa buat AI dengan relatif cukup cepat," katanya.