DPR RI Setujui Lima Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo

Pemilihan pimpinan dan anggota Dewas KPK ini dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan cara voting.

Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

Sidang Anggota BPK dan Sidang BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mereka seluruhnya melanjutkan ucapan sumpah jabatan yang disampaikan oleh petinggi MA tersebut.

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Wakil Ketua Komite IV Elviana saat menyampaikan laporan tersebut menyatakan pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 72 dari 75 kandidat.

DPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.

DJP diminta segera mengatasi berbagai permasalahan pada Coretax dan memastikan sistem dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Andreas mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia justru kerap dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Menurut Syafiuddin, keberadaan Taksi Green SM terus menjadi sorotan tajam karena tidak hanya menjadi pemicu awal kecelakaan besar tersebut.

Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.

Terdapat dua poin utama yang disorot DPR soal kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.