Sorot
{{caption}}
Celurit di Tangan Pelajar Jakarta, Kasus Palmerah dan Koja

{{caption}}
Kasus Korupsi Jadi Titik Balik, Ini Langkah-Langkah Pembenahan MBG

{{caption}}
Saling Berbalas Gol, Belanda Sama Kuat dengan Jepang

{{caption}}
Belanda vs Jepang Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Penduduk Cuma 155 Ribu dan Lebih Kecil dari Jakarta, Curacao Terus Cetak Sejarah di Piala Dunia 2026

{{caption}}
Link Live Streaming Piala Dunia 2026 Belanda vs Jepang, Senin 15 Juni Pukul 03.00 WIB

Topik Terkait
{{caption}}
Di Hadapan Presiden Prabowo, 7 Anggota KY Resmi Mengucap Sumpah Jabatan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah menteri juga hadir menyaksikan pelantikan tersebut.

{{caption}}
VIDEO: Momen Gusrizal Mertua Kiky Saputri Dilantik Prabowo di Istana, Resmi Jabat Ketua Dewas KPK

Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK (Dewas) KPK periode 2024-2029

{{caption}}
Di Depan Prabowo, Pimpinan dan Anggota Dewas KPK Ucapkan Sumpah Jabatan

Kelimanya diangkat menjadi Pimpinan dan anggota Dewas KPK berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 161/P tahun 2024.

KPK
{{caption}}
Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 Hari Ini

Berdasarkan informasi dihimpun, pelantikan dilakukan pukul 13.30 WIB.

{{caption}}
FOTO: Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029, Ini Daftarnya

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

{{caption}}
Disetujui di Paripurna, DPR Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

DPR
{{caption}}
VIDEO: Daftar Dewas KPK Pilihan Komisi III DPR, Ada Jenderal, Jaksa Sampai Hakim

Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo

{{caption}}
Profil Lima Anggota Dewan Pengawas KPK 2024–2029, Ada Jenderal hingga Hakim

Lima nama peraih suara terbanyak akhirnya disahkan Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11).

KPK
{{caption}}
Isma Yatun Diputuskan Jadi Ketua BPK, Wakilnya Budi Prijono

Sidang Anggota BPK dan Sidang BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK
{{caption}}
DPR RI Setujui Lima Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

Anggota DPR yang hadir pun kompak memberikan persetujuan atas laporan hasil fit and proper test terhadap kelima anggota BPK tersebut.

DPR
{{caption}}
Ini Formasi 9 Nama Pansel Capim dan Dewas KPK Ditetapkan Jokowi, Tak Ada Mantan Pimpinan Sebelumnya

Ada pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

{{caption}}
Jokowi Lantik 7 Anggota Baru LPSK di Istana Negara

Tujuh anggota baru LPSK dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta hari ini, Rabu (15/5)

{{caption}}
5 Anggota BPK Terjaring OTT KPK Terlibat Dugaan Korupsi Pengadaan Smart TV Pemkab Muara Enim

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

{{caption}}
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

{{caption}}
BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

{{caption}}
Banyuwangi Raih Opini WTP BPK ke-14 Kalinya, Bukti Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

{{caption}}
Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk